Cerita Dugaan Kejanggalan Rencana Pembinaan 24 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK

Salah seorang pegawai KPK, Ita Khoiriyah, mengatakan mendapatkan email dari Biro SDM KPK. Judul email itu adalah Rapat Tindak Lanjut TWK. “Tidak tahu maksudnya apa,” kata perempuan yang biasa disapa Tata ini lewat akun Twitternya, Senin, 14 Juni 2021. Tempo sudah meminta izin mengutip cuitan ini.

Belakangan, Tata mengatakan Biro SDM menghubunginya dan mengatakan bahwa mereka yang mendapat email itu adalah yang masuk daftar pembinaan setelah Tes Wawasan Kebangsaan.

Berdasarkan rapat pimpinan KPK pada 25 Mei 2021 memang disepakati, dari 75 pegawai yang gagal tes wawasan, sebanyak 24 akan masuk daftar pembinaan. Sisanya masuk daftar merah.

Tata mengatakan menolak hadir pada undangan pertama. Alasannya, ia melihat tes wawasan tersebut tak transparan. "Buktinya hingga saat ini sejumlah pegawai telah meminta hasil TWK lengkap, namun belum diberikan," kata Tata. Namun, Tata akhirnya datang setelah mendapat undangan lagi.

Dalam rapat itu, pejabat KPK mengatakan 24 pegawai bisa mengikuti pembinaan. Syaratnya mau menyerahkan surat pernyataan persediaan mengikuti pelatihan, mengikuti tes kembali, dan bersedia tidak diangkat menjadi aparatur sipil negara bila tidak lulus tes.

Tata memprotes isi rapat itu. Ia menganggap Tes Wawasan Kebangsaan tidak transparan. Hasil TWK pegawai bahkan belum diberikan, meskipun hasil itu merupakan hak setiap orang yang mengikuti tes.

Dengan kondisi itu, Tata menilai pembinaan yang akan dilakukannya sangat janggal. “Jadi saya hanya mau mempertimbangkan pembinaan tersebut kalau saya dibuka informasi bahan hasil asesment saya yang menyimpulkan bahwa saya Tidak Memenuhi Syarat,” kata dia.

Pada Rabu, 9 Juni 2021, Tata kembali menerima surat elektronik dari Biro SDM KPK. Isi surat ini adalah Sekjen telah menerbitkan Surat Keputusan tentang pembinaan.

Menurut dia, SK itu aneh, sebab tidak menjadikan hasil TWK sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembinaan. “Gaib bener hasil TWK ini,” kata dia. Dia mempertanyakan apakah surat kesediaan itu seperti jebakan baru. Pimpinan, kata dia, seolah memberi kesempatan pembinaan, tapi ujungnya tetap tidak diangkat menjadi ASN.

Dia menilai pelaksanaan tes ulang ini bertentangan dengan penyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar hasil penilaian menjadi bahan perbaikan. Namun, pembinaan ulang pegawai justru menggunakan sistem gugur.

Tata mengatakan bukannya tidak percaya diri untuk mengikuti tes ulang. Namun, dia sulit percaya dengan sistem TWK yang tidak terbuka dan tak jelas tanggung jawabnya. Terlebih, kata dia, pembinaan yang ditawarkan kepada 24 pegawai ini tidak jelas konsepnya. “Apa saja materinya, berapa lama durasinya, bagaimana hak & kewajiban pegawai selama pembinaan, status pegawai, siapa penyelenggara pembinaan dan anggarannya, semua masih gelap,” ujar pegawai KPK ini.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: