Harga Emas Masih Menggila, Freeport Pesta Pora, Indonesia Cuma Gigit Jari

Baca Juga

HARGA emas dunia masih terus menggila. Dalam beberapa tahun terakhir, emas kembali menjadi primadona global, menjadi pelarian nilai di tengah ketidakpastian geopolitik, perang, inflasi, dan ketegangan ekonomi dunia. 

Negara-negara berlomba mengamankan cadangan emasnya. Investor besar menimbun. Korporasi tambang menikmati lonjakan nilai. 

Dalam situasi seperti ini, negara yang memiliki cadangan emas besar seharusnya ikut tersenyum lebar. 

Indonesia termasuk salah satu negara itu. Namun ironisnya, di tengah pesta emas global, Indonesia justru berada dalam posisi seperti penonton yang hanya bisa melihat dari kejauhan.

Paradoks ini semakin terasa ketika Presiden Prabowo Subianto, dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Jakarta pada Senin 5 Januari 2026, mengutip pandangan para pakar dunia bahwa Indonesia sejatinya memiliki potensi luar biasa dan bahkan bisa menjadi salah satu bangsa terkaya di dunia, berkat kekayaan sumber daya alamnya. 

Pernyataan itu benar. Tidak berlebihan. Indonesia memang kaya. Sangat kaya. Tetapi di situlah pertanyaan paling mengganggu muncul: jika Indonesia kaya, mengapa lonjakan harga emas dunia tidak otomatis menjadi lonjakan kesejahteraan nasional? Jawabannya ada di Papua, di Grasberg.

Tambang Grasberg adalah salah satu tambang terbesar di dunia untuk tembaga dan emas. Secara hukum dan kontraktual, PT Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan tembaga dan emas, dengan perak sebagai mineral ikutan. 

Emas di Grasberg bukan kebetulan, bukan bonus kecil, bukan sisa tak berarti. Ia adalah bagian utama dari nilai ekonomi tambang tersebut. 

Ketika harga emas melonjak tajam di pasar dunia, nilai yang dihasilkan dari Grasberg ikut melonjak. Namun di sinilah masalah besar itu muncul: emasnya memang dari tanah Indonesia, tetapi kendali atas nilai emas itu tidak sepenuhnya berada di tangan Indonesia.

Selama bertahun-tahun, hasil tambang Grasberg diekspor dalam bentuk konsentrat, material setengah jadi yang masih mengandung tembaga dan emas. 

Artinya, nilai akhir emas tersebut tidak sepenuhnya dibentuk di dalam negeri. Penentuan harga, strategi penjualan, dan waktu realisasi keuntungan terjadi dalam mekanisme pasar global yang rumit dan berada di luar kontrol langsung negara. 

Indonesia mengetahui emas itu ada, mengetahui volumenya, mengetahui kadarnya, tetapi tidak memegang kendali penuh atas kapan emas itu dijual, dengan harga berapa, dan pada momentum global yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.

Banyak orang lalu menunjuk smelter di Gresik sebagai jawaban. Memang benar, secara teknis smelter ini memurnikan konsentrat menjadi katoda tembaga dan memisahkan emas serta perak dalam proses lanjutan. 

Ini kemajuan dibanding masa lalu. Tetapi di sinilah sering terjadi kesalahpahaman besar di ruang publik. Hilirisasi teknis tidak otomatis berarti kedaulatan ekonomi. 

Emas yang dipisahkan dan dihasilkan tetap berada dalam skema komersial Freeport. Negara tidak memiliki hak prioritas atas emas fisik tersebut. 

Negara tidak bisa menentukan kapan emas itu dilepas ke pasar ketika harga sedang tinggi. Negara tidak memiliki mekanisme untuk menyerap keuntungan luar biasa ketika harga emas dunia melonjak tajam. Dengan kata lain, emas yang diolah di dalam negeri tetap bekerja mengikuti logika pasar global, bukan logika kepentingan bangsa.

Akibatnya sederhana dan menyakitkan. Ketika harga emas menggila dan Freeport berpesta pora menikmati lonjakan nilai, Indonesia hanya menerima apa yang sudah ditentukan di atas kertas: pajak, royalti, dan dividen. Tidak lebih. Tidak ada durian runtuh. 

Tidak ada lonjakan kesejahteraan yang sebanding dengan lonjakan harga emas dunia. Inilah sebabnya mengapa publik melihat ironi besar: tambang emas raksasa ada di tanah Indonesia, tetapi rakyat Indonesia tidak merasakan pesta emas itu.

Ironi ini menjadi semakin telanjang ketika Indonesia kini adalah pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. 

Secara politik, ini sering dipresentasikan sebagai kemenangan besar, bahkan sebagai simbol kedaulatan. 

Namun realitas ekonomi tidak sesederhana itu. Kepemilikan saham mayoritas tidak otomatis berarti kendali penuh. 

Banyak aspek strategis -- mulai dari desain kontrak, tata kelola produksi, hingga mekanisme pembentukan nilai -- dibangun dalam kerangka lama, ketika posisi tawar Indonesia masih lemah. Negara hadir sebagai pemilik, tetapi dalam praktiknya sering kali bertindak sebagai penerima manfaat pasif, bukan pengendali arah.

Secara formal, semua tampak sah dan rapi. Laporan keuangan disusun, diaudit, pajak dibayar. Tidak ada yang melanggar hukum secara kasat mata. 

Tetapi transparansi korporasi bukanlah kedaulatan ekonomi. Laporan keuangan tidak menjawab pertanyaan mendasar rakyat: berapa nilai emas yang benar-benar dihasilkan ketika harga dunia melonjak, dan sejauh mana lonjakan itu memperkuat ekonomi nasional, daya beli masyarakat, industri dalam negeri, dan ketahanan fiskal negara?

Di titik inilah pidato Presiden Prabowo tentang potensi kekayaan Indonesia berubah menjadi paradoks yang mengganggu. 

Indonesia di atas kertas sangat kaya, tetapi dalam praktiknya kekayaan itu belum sepenuhnya bekerja untuk bangsa sendiri. 

Indonesia terjebak dalam pola klasik negara berkembang permanen: kaya sumber daya, tetapi miskin kendali nilai. 

Kekayaan alamnya besar, tetapi manfaatnya bocor keluar melalui mekanisme global yang legal, rapi, dan sulit disentuh.

Situasi ini mengingatkan pada apa yang dibahas dalam tulisan sebelumnya tentang drama Venezuela. 

Jika Venezuela terjerat konflik geopolitik, sanksi, dan perang ekonomi terbuka, Indonesia terjerat sesuatu yang lebih halus dan lebih berbahaya: struktur kontrak, tata kelola, dan sistem ekonomi global yang membuat kekayaan alamnya bekerja optimal bagi pasar dunia, tetapi hanya sebagian kecil bekerja bagi rakyatnya sendiri. Ini bukan konflik yang berisik, tetapi jebakan yang senyap.

Selama struktur ini tidak diubah, selama negara tidak benar-benar merebut kendali nilai strategis atas emas dan kekayaan alamnya, maka situasinya akan terus berulang. Harga emas boleh naik setinggi apa pun. 

Freeport boleh mencetak keuntungan sebesar apa pun. Tetapi Indonesia akan tetap berada di posisi yang sama: berdiri di atas tanah emas, namun hanya bisa menggigit jari.

Inilah ujian sesungguhnya dari visi Indonesia ke depan. Bukan sekadar mengakui bahwa negeri ini kaya, melainkan memastikan bahwa kekayaan itu benar-benar dikelola, dikendalikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. 

Jika tidak, maka pidato tentang Indonesia sebagai bangsa terkaya hanya akan menjadi narasi indah, sementara realitasnya tetap pahit: emasnya menggila, pestanya milik korporasi, dan Indonesia tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Pada akhirnya, pidato Presiden Prabowo tentang kekayaan Indonesia justru menuntut keberanian nyata. 

Jika Indonesia memang sangat kaya, maka seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang kurang tepat, kurang menguntungkan, dan belum maksimal bagi kesejahteraan rakyat harus segera dikoreksi. 

Momentum harga emas yang menggila seharusnya menjadi alarm bahwa Indonesia tidak bisa lagi setengah hati. Katanya kita bervisi Indonesia Emas, tapi kenyataannya malah membuat hati cemas, tentang kekayaan sumber daya alam lepas tanpa menghadirkan kemakmuran. 

Tanpa keberanian untuk menata ulang kebijakan secara cepat dan tegas, Indonesia akan terus kaya di atas kertas, tetapi miskin dalam kenyataan.rmol.id

OLEH: TEUKU GANDAWAN XASIR

Ketua Bidang Kebijakan Nasional IA-ITB dan Mahasiswa Magister Medkom Komunikasi Krisis UP

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.