Disinggung Johan Budi, Ini Menteri yang Dulu Gaduh Hingga Direshuffle Jokowi

Baca Juga

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi menyinggung kalau Presiden Jokowi tidak suka dengan menteri yang membuat gaduh saat rapat bersama Menko Polhukam Mahfud Md. Jokowi kata Johan Budi, bahkan pernah me-reshuffle menteri membuat gaduh. Siapa menteri yang pernah di-reshuffle Jokowi usai buat gaduh itu?

Pernyataan Johan Budi ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Ketua Komite Nasional TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md membahas transaksi janggal Rp 349 triliun pada Rabu (29/3/2023).

Sebagaimana diketahui, jalannya rapat memang berjalan cukup panas. Mahfud beberapa kali melontarkan pernyataan agak keras dalam rapat tersebut. Saat itu, Johan Budi mengingatkan Mahfud soal menteri yang dicopot usai berdebat di luar.

Berdasarkan catatan detikcom, Jokowi memang pernah mencopot menteri yang gemar membuat gaduh. Hal ini terjadi di kepemimpinan Jokowi di periode pertama 2014-2019.

Tepatnya tahun 2016, Jokowi pernah murka dan memanggil dua menteri yang berseteru secara terbuka di ruang publik, bahkan di media sosial Twitter.

Mereka adalah Rizal Ramli dan Sudirman Said. Saat itu, Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Dia melalui akun Twitternya memposting sebuah meme.

Dalam meme yang diposting tersebut ada gambar wajah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Di samping gambar ada kutipan,"Tidak usah berpolemik. Yang pura-pura berjuang untuk rakyat, yang menipu, yang suka mengklaim paling tahu, yang mau coba mengganti investor Masela berhentilah membohongi rakyat. Karena suatu saat akan terbongkar niat busukmu," Sudirman Said.

Rizal Ramli lewat akun Twitternya @RamliRizal, pun mengomentari 'meme' yang dia posting sendiri. "Walah .. Walah .. Kok sibuk analisa kelakuan sendiri.. Lucu deh ..," tulis dia seperti dikutip detikcom, Kamis (3/3/2016).

Secara bersamaan memang di dunia nyata, Rizal Ramli dan Sudirman Said tengah berbeda pendapat soal rencana pengembangan Blok Masela. Kementerian ESDM yang dipimpin Sudirman Said tengah melakukan analisis terkait pengembangan wilayah di Provinsi Maluku terutama Maluku Bagian Selatan, sehingga hasil dari Blok Masela ini dapat membawa kesejahteraan bagi Indonesia terutama di Provinsi Maluku.

Analisis juga terkait besarnya investasi yang dibutuhkan bila Blok Masela di onshore (darat) maupun di offshore (laut). Sudirman meminta semua pihak tidak berpolemik terkait rencana pengembangan Blok Masela sebelum hasil kajian Kementerian ESDM selesai.

Dia memastikan bahwa Presiden akan mengambil keputusan yang memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku, Indonesia dan banyak pihak.

"Tidak usah berpolemik. Yang pura-pura berjuang untuk rakyat, yang menipu, yang suka mengklaim paling tahu, yang mau coba mengganti investor Masela berhentilah membohongi rakyat. Karena suatu saat akan terbongkar niat busukmu," kata Sudirman dalam siaran pers Kementerian ESDM, Sabtu, 27 Februari 2016.

Rupanya kutipan Menteri Sudirman ini mengundang komentar Menteri Rizal Ramli di media sosial.

Saat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan isyarat bahwa kegaduhan di Kabinet Kerja bermula dari tindakan seorang menteri koordinator di luar kewenangannya. Sang Menko tersebut tanpa persetujuan Presiden dan DPR mengubah nomenklatur kementeriannya. Perubahan ini menyalahi Keppres nomenklatur kementerian.

"Kan sudah ada semua sudah ada, itu Keppres tentang tugas masing-masing menteri. Ada pembagian jelas, cuma kadang-kadang ada menteri seenaknya bikin nama-nama yang tidak sesuai dengan di Keppres," kata JK.

Tak lama kemudian, benarlah, Rizal Ramli dan Sudirman Said dicopot pada 27 Juli 2016.

Posisi Rizal Ramli sebagai Menteri Kemaritiman digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Sementara, posisi Sudirman Said sebagai Menteri ESDM digantikan oleh Archanndra Tahar.

Pernyataan Johan Budi

Sebelumnya, Johan Budi menyampaikan dia memahami kondisi Mahfud yang dinilai sempat emosi saat awal rapat. Johan Budi mengingatkan setiap orang memiliki 'kotoran'.

"Saya memahami apa yang ada di perasaan Pak Mahfud ya sehingga di awal tadi agak ada emosi. Saya memahami itu, mungkin Pak Mahfud setelah mendengarkan apa yang terjadi ketika ada rapat Komisi III dengan PPATK. Tapi saya mengingatkan kepada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi III, maupun yang di depan kita ini Komisi III, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak, punya sisi gelap," kata Johan Budi di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Mantan juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan dia tahu keburukan banyak orang berdasarkan pengalaman kerjanya di suatu lembaga. Dia mengingatkan kepada DPR dan juga Mahfud untuk tidak saling mengancam. Johan Budi pernah menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK.

"Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-ngusik itu. Saya oleh Allah SWT diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang, tapi saya simpan saja. Jadi, saya meminta teman-teman di Komisi III, jangan mengancam-ngancam, Pak Mahfud juga jangan mengancam-ngancam juga," ujarnya.

Johan Budi kemudian menyinggung masa jabatan anggota DPR dan menteri hanya lima tahun. Johan Budi mengungkapkan Jokowi tidak tidak suka dengan menteri yang berdebat di luar sembari menyinggung reshuffle.

"Karena sekali lagi, menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di-PAW gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu 5 tahun loh, kalau di-reshuffle, apalagi ada ramai-ramai begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi, Pak, pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi tuh paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar, Pak, langsung di-reshuffle sama dia," ungkapnya.

"Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini. Karena saya mengenal banget Pak Mahfud ini lurus, sangat berani," imbuh Johan Budi.

Sumber: detik

Foto: