PDIP: Komunikasi Politik Jokowi Tak Bisa dengan Mengarang Lagu

PDI Perjuangan (PDIP) menilai ada-tidaknya jabatan juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di tangan sang kepala negara.

Namun, ada sejumlah pesan yang disampaikan PDIP soal ada-tidaknya jubir Presiden Jokowi kelak.

"Ada-tidaknya jubir Presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden tentang perlu-tidaknya posisi tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).

Jika Jokowi nantinya menentukan tetap ada jubir Presiden, PDIP berharap sosok yang mengisi jabatan jubir Presiden paham akan suasana kebatinan Jokowi. Jadi jubir Presiden itu dapat menyampaikan keputusan dan kebijakan Jokowi kepada publik.

"Sekiranya Presiden mengangkat jubir, maka jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan Presiden sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ihwal keputusan strategis Presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan Presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara," ujarnya.

Selanjutnya, apabila Jokowi tidak mengangkat seorang jubir Presiden, PDIP menilai menteri-menteri di kabinet dapat menjadi 'jubir' di bidang masing-masing. Sebabnya, para menteri, menurut Hasto, memahami program pemerintah.

"Adapun sekiranya Presiden misalnya tidak mengangkat jubir, maka menteri-menteri sebagai pembantu Presiden dapat juga sekaligus bertindak menjadi 'juru bicara' Presiden di bidangnya masing-masing. Hal ini dimungkinkan mengingat menteri sebagai pembantu presiden adalah sosok yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari," ucapnya.

Secara umum, Hasto menilai Presiden Jokowi membutuhkan seorang juru bicara untuk menyalurkan komunikasi politik secara cepat. Namun, Hasto menegaskan keputusan ada-tidaknya jubir berada di tangan Jokowi.

"Namun dalam banyak hal, Presiden juga memerlukan sosok jubir yang secara cepat bisa melakukan komunikasi politik dan menjelaskan ke rakyat terhadap kebijakan Presiden di dalam merespons suatu persoalan bangsa," sebut Hasto.

"Dengan demikian, PDI Perjuangan menyerahkan hal tersebut kepada Presiden. Yang terpenting bagi PDI Perjuangan bahwa komunikasi politik itu sangat penting. Rakyat berhak mengetahui kebijakan Presiden, dan seluruh komunikasi politik yang dilakukan pemerintah harus bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun persatuan, dan menggelorakan optimisme bangsa untuk maju," sambungnya.

Komunikasi politik seorang Presiden, menurut Hasto, penting dan diperlukan. Meski demikian, komunikasi politik itu bagi Hasto tak dapat dijalankan hanya dengan mengarang lagu hingga menulis buku tebal.

"Komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, namun harus dilakukan proporsional dan menyentuh hal-hal yang bersifat strategis," imbuhnya.

Pengangkatan Fadjroel Rachman menjadi Dubes Kazakhstan sebelumnya meninggalkan kekosongan posisi jubir Presiden Jokowi. Fadjroel resmi dilantik Jokowi menjadi Dubes RI untuk Kazakhstan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/10). Fadjroel digeser ke Kazakhstan setelah 2 tahun menjabat jubir Jokowi.

Hingga saat ini, Jokowi juga belum memberikan arahan apa pun tentang jubir presiden pengganti Fadjroel. Di samping itu, Istana sudah mempunyai 3 pejabat penting yang kerap menyampaikan pernyataan kepada publik.

"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Selain itu di istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin kepada wartawan.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Hasto Kristiyanto/Net