Breaking News

Tegas! Komnas HAM Tak Terpengaruh dengan Putusan MA soal TWK KPK


Komnas HAM memastikan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara Nomor 26 P/HUM/2021 tak mempengaruhi temuan faktual soal adanya 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Perkara tersebut merupakan gugatan 2 pegawai KPK terkait Perkom 1 Tahun 2021 soal alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Komnas HAM tidak pernah mempersoalkan normanya, yang kita persoalkan adalah pelaksanaannya, dari perintah undang-undang dan perintah PP (peraturan pemerintah)," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Sabtu (11/9/2021).

"Kita juga melihat bahwa uji materi MA maupun MK itu kan memang uji norma, bukan uji faktual," sambung dia.

Anam mengatakan, putusan MA dalam konteks ini, tidak berdasarkan temuan Komnas HAM. Sebab, gugatan di MA tersebut dilayangkan terlebih dahulu sebelum adanya temuan dan rekomendasi Komnas HAM. "Sehingga apakah membatalkan temuan Komnas? ya enggaklah, jadi jangan dibandingkan antara Apel Malang sama Jeruk Medan, model berbeda, rasa berbeda, fakta berbeda," kata Anam.

Anam menjelaskan, uji materiil di MA soal Perkom 1 Tahun 2021 itu menguji soal norma. Sementara, Komnas HAM melihat permasalahan dalam pelaksanaan peraturan. Sehingga berbeda konteks dan tak mempengaruhi satu dengan lainnya. "Terus posisinya gimana? ya enggak ngaruh posisinya. Kecuali ada putusan pengadilan yang menguji misalnya temuannya Komnas HAM, apakah betul terjadi pelecehan terhadap perempuan, apakah betul terjadi penyingkiran ya kan? stigmatisasi? apakah betul terjadi diskriminasi? kalau misalkan ada putusan yang melegitimasi atau mendeligitimasi nah itu berpengaruhnya kepada temuan Komnas HAM," kata dia.

"(Tetapi) ini kan (putusan MA) enggak berpengaruh apa pun, makanya saya bilang kalau ngomong Apel Malang jangan ngomong Jeruk Medan, kan enggak nyambung, atau sebaliknya. Jadi ini kita harus memberikan informasi yang valid ya kepada masyarakat karena ini bagian dari edukasi masyarakat bahwa mekanisme normatif di MA tidak bisa serta merta terus disandingkan dengan temuan faktual," ucap Anam.

Sehingga, dia memastikan bahwa putusan MA tersebut tak mengganggu rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM terkait TWK KPK. "Putusan MA maupun MK tidak ada hubungannya dengan temuan faktual Komnas HAM dan rekomendasi Komnas HAM," ucap dia.

Berikut rekomendasi Komnas HAM soal TWK KPK usai menemukan adanya 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan asesmen itu:

Berdasarkan kesimpulan dari temuan dan analisis fakta peristiwa terkait Pelanggaran HAM terkait Penyelenggaraan asesmen TWK dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi ASN, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi

Pemerintahan dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Tertinggi untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK dengan:

a. Memulihkan status Pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 70/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut (Halaman 340, Paragraf 1, Baris ke 10). Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian Konstitusi.

b. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap Pegawai KPK.

c. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi azas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

d. Perlu adanya penguatan terkait wawasan kebangsaan, hukum dan hak asasi manusia dan perlunya nilai-nilai tersebut menjadi code of conduct dalam sikap dan tindakan setiap aparatur sipil negara.

e. Pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Laporan Pemantauan dan Penyelidikan ini akan disampaikan kepada Presiden RI. Komnas HAM RI berharap agar rekomendasi dimaksud dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut Bapak Presiden RI.

Sebelumnya, pernyataan mengenai putusan MA dan MK terkait TWK KPK menepiskan adanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK disampaikan oleh Nurul Ghufron. Wakil Ketua KPK itu menilai, putusan itu, menepis hasil temuan Komnas HAM yang menyebut ada 11 pelanggaran HAM dalam TWK. "Peraturan perundang-undangan telah memutuskan bahwa Perkom 01/2021 tentang tata cara peralihan pegawai KPK menjadi ASN adalah konstitusional dan sah, hal ini menepis tuduhan bahwa perkom 1/2021 yang di dalamnya mengatur TWK pembentukannya dilakukan secara malaadministrasi termasuk tuduhan bahwa melanggar HAM sebagai hak konstitusional pegawai KPK," ucap Ghufron.

Diterbikan: oposisicerdas.com
Foto: Komisioner Komnas HAM Choirul Anam/Net
Tegas! Komnas HAM Tak Terpengaruh dengan Putusan MA soal TWK KPK Tegas! Komnas HAM Tak Terpengaruh dengan Putusan MA soal TWK KPK Reviewed by Oposisi Cerdas on Rating: 5

Tidak ada komentar