Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Lebih Buruk Dibanding Era Soeharto: Program PELITA Lebih Mumpuni

Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dinilai tidak efektif.

Demikian penilaian Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

Bagi Jerry, Konsep Pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada masa pemberintahan Presiden ke-2 Soeharto masih lebih baik.

“Jika dibandingkan dengan progam RPJMN saat ini, maka program REPELITA dan PELITA besutan mendiang Presiden Soeharto lebih mumpuni,” ujarnya dalam keterangan Jumat, 10 September 2021.

Ahli strategi komunikasi itu juga menilai Presiden Soeharto pantas menyandang gelar Bapak Pembangunan.

Lantara, menurut dia, era Orde Baru (Orba) yang dipimpin Soeharto berhasil memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Program ini dari 1969 sukses. Bayangkan saja, inflasi kita pada tahun 1967 sekitar 600 persen dan turun sampai 10 persen pada 1969-1970,” terangnya.

Jerry menjelaskan, strategi dan desain tersebut digagas oleh Begawan Ekonomi Widjojo Nitisastro sekaligus mantan Menteri Keuangan 3 periode Ali Wardhana.

Lebih dari itu, lanjutnya, ada pula tim ekonomi era Soeharto yang berhasil membuat ekonomi Tanah Air menjadi terbaik di Asia.

“Ada nama-nama Radius Prawiro, JB Sumarlin, sampai Ma'rie Muhammad. Saat itu, orang di kabinet menguasai bidang dan menguasai masalah. Bahkan memumpuni secara empiris,” imbuhnya.

Jerry juga mengungkapkan bahwa Soemitro Djojohadikoesoemo, ayahanda Prabowo Subianto dua kali masuk kabinet yakni zaman Soekarno dan BJ Habibie.

“Beliau pun dibujuk balik Indonesia lantaran sudah berdomisili di luar. Lalu menteri Ristek B.J. Habibie, dia pun di transfer dari Jerman. Dia salah satu ilmuwan terkemuka di Jerman kala itu,” jelasnya.

Bahkan, menurut Jerry, kala itu ada pula nama Emil Salim dan Jenderal TNI Purn LB Moerdani yang juga ikut diboyong dari Korea Selatan.

“Jadi, mereka bekerja tanpa tekanan parpol,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Orde Baru (Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.

Orba menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.

Lahirnya Orba diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.

Orba berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. ***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie /Ninding Permana/ragamindonesia.com/Dok.Ist