Soal UU Cipta Kerja, YLBHI: Itu Hoaks Terbesar yang Dilakukan Negara

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut pemerintah telah melakukan hoaks terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebab, pemerintah telah menangkap sejumlah demonstran tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja namun belum memegang naskah UU Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Asfin saat menjadi pembicara di Mata Najwa bertajuk 'Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta' yang disiarkan di Trans7 pada Rabu (14/10/2020).

"Kalau hoaks dikatakan disinformasi, pemerintah sedang melakukan disinformasi karena menuduh orang bilang hoaks tapi tidak memegang naskahnya," kata Asfin seperti dikutip Suara.com, Kamis (15/10/2020).

Sejak UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020, polisi telah menangkap sejumlah demonstran hingga aktivis terkait penyebaran hoaks terkait UU tersebut.

Namun, draf UU Cipta Kerja baru rampung diperbaiki dan diberikan kepada pemerintah pada 12 Oktober 2020.

"Tadi kita dengar DPR mengatakan naskahnya baru dikirim hari ini, (artinya) penangkapan itu tidak sah. Itu hoaks terbesar yang dilakukan negara," tegas Asfin.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membantah tudingan Asfin. Ia menegaskan timnya telah mengikuti pembahasan sejak awal dan memegang salinan draf RUU tersebut.

Atas dasar itulah, Kominfo bisa menetapkan beberapa informasi keliru atau hoaks terkait UU Cipta Kerja.

"Termasuk Kominfo, saya mempunyai kesepakatan itu, apa perbedaan dokumen yang kami miliki dengan yang berkembang di ruang publik, atas itu yang kami kategorikan sebagai hoaks," jawab Johnny.

Menanggapi pernyataan Johnny, Asfin membeberkan ciri-ciri seseorang yang telah menyebarkan disinformasi. Ciri-ciri tersebut dinilai sama seperti yang dilakukan oleh Johnny.

"Ciri orang melakukan disinformasi dia tidak mau ke detail, karena kalau masuk ke detail dia ketahuan," ungkap Asfin.

"Pak Johnny enggak mau main di pasal detail mungkin karena tidak membaca," imbuh Asfin.

Ciri selanjutnya adalah orang itu tetap berargumen dan menolak untuk membahas pasal per pasal.

"Ketiga mengancam, keempat sengaja tak mau angkat hal yang lain," papar Asfin.

Asfin menanyakan kepada Johnny apakah ia memahami substansi dari UU tersebut. Ia mengutip salah satu pasal dalam UU Cipta Kerja yang membebaskan pembayaran royalti bagi pengusaha tambang.

Ia juga siap membuka data siapa saja jajaran menteri Jokowi yang memiliki tambang batu bara.

"Pak Johnny G Plate sudah membaca belum? Ada kemungkinan royalti 0 persen untuk perusahaan batu bara, siapa yang punya tambang batubara nanti kita lihat siapa saja menteri yang punya tambang batu bara," tuturnya.

Source: suara

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati/Net