Ekonomi ‘Megap-Megap’, Industri Tekstil Minta Jokowi Tutup Impor

Baca Juga

Ekonomi global saat ini dalam kondisi yang tidak menentu akibat pandemi virus corona. Kondisi ini juga mempengaruhi kondisi industri di tanah air, karenanya pemerintah diminta untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada industri di dalam negeri.

Hal ini yang disuarakan oleh kalangan industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia. Mereka meminta pemerintah menutup pintu impor untuk menjaga permintaan pasar dalam negeri yang saat ini mengecil karena wabah Covid-19.

“Jadi permintaan pasar yang sudah kecil ini sebisa mungkin harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh industri dalam negeri,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, dalam konferensi pers dalam jaringan (daring), Senin(23/3).

Impor, menurut Jemmy hanya untuk bahan baku tekstil dengan pertimbangan untuk memenuhi target industri.

Menurut Jemmy, dalam 10 hari terakhir permintaan pasar menurun drastis, bahkan ada pembatalan order dari buyer.

Kondisi ini memberi dampak tidak menggembirakan pada utilisasi industri tekstil yang bisa turun secara ekstrim dan dampak simultan akan berpengaruh industri tekstil.

“Perlu intervensi pemerintah agar kondisi ini pulih,” ujar dia.

Selain itu, kalangan industri juga meminta pemerintah mempercepat penurunan harga harga gas sebesar USD6 per MMBTU pada April 2020. Selain itu penundaan pembayaran tarif listrik dan diskon.

Relaksasi lain, menurut Jemmy juga perlu dilakukan seperti pajak hingga penurunan bunga pinjaman.

Anne Patricia Sutanto, Wakil ketua Umum API bagian Perdagangan Luar Negeri mengatakan industri tekstil harus mengantisipasi dampak Covid-19 selama enam hingga 12 bulan ke depan.

Kalangan industri, menurut dia, juga harus menerapkan keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

“Kita minta pemerintah, supaya aktivitas produksi terus berjalan dan penyerapan tenaga kerja bisa lebih lancar,” ujar dia.

“Untuk operasional perusahaan dari waktu-ke waktu, jika perlu kita harus melakukan bilateral negotiation dengan para buyer agar pembayaran tidak tertunda.”

Stimulus modal sudah dicanangkan pemerintah, namun perlu pengawasan agar implementasinya bisa tepat, kata Anne Patricia.

Meski demikian, kata Jemmy, industri tekstil saat ini masih beroperasi secara penuh, belum ada opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) para karyawan. “Sampai saat ini industri anggota masih berjalan full. Namun dinamikanya terjadi dari waktu ke waktu, perubahannya juga cukup cepat,” ujar dia.

“Pasar setiap minggu berubah, Tanah Abang sudah banyak yang tidak beroperasi, ini menunjukkan daya serap tekstil dalam negeri terus menurun.” ungkapnya. [ii]

Foto : Industri tekstil minta kran impor ditutup. (Antara)