Denny Indrayana Klaim Sudah Lakukan Apapun Demi Bongkar Ijazah Gibran

Oposisi Cerdas | Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana mengklaim telah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan kejelasan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Denny, upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum dan politik di dalam negeri. Ia mengaku juga menghubungi sejumlah sekolah yang disebut pernah menjadi tempat Gibran menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.

"Semua ikhtiar sudah dilakukan," ujar Denny, dikutip Senin (7/9/2026).

Denny menjelaskan, pencarian kejelasan dokumen pendidikan politikus muda itu telah dilakukan melalui sejumlah jalur. Dari sisi hukum, ia menyebut telah menempuh langkah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN).

Ia juga mengatakan telah meminta kejelasan mengenai dokumen yang membuktikan penyelesaian pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau sederajat kepada Komisi Informasi Publik (KIP).

Upaya tersebut kemudian disebutnya berlanjut ke luar negeri. Denny mengatakan dirinya menghubungi sekolah-sekolah dari politikus muda itu di Singapura dan Australia melalui surat elektronik.

"Saya sudah beremail ke semua sekolah Gibran di Singapura dan Australia," jelasnya.

Selain menghubungi institusi pendidikan, ia juga menyebut telah menggunakan jalur advokasi sosial. Salah satunya melalui sayembara yang sebelumnya digelar untuk mendorong pembuktian dokumen pendidikan Gibran.

"Bahkan sudah melakukan gerakan advokasi sosial lewat sayembara," ungkapnya Denny.

Menurut dia, berbagai jalur tersebut ditempuh karena dirinya menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran membutuhkan kejelasan. Denny mengatakan upaya tersebut tidak berhenti pada satu mekanisme, melainkan dilakukan melalui berbagai saluran yang menurutnya tersedia. Namun, Denny mengaku surat-surat tersebut belum mendapat respons dari DPR.

"Jangankan dibalas, dibacakan saja tidak," tegasnya.

Setelah berbagai upaya tersebut, ia kini mengarahkan harapannya kepada Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut sembilan hakim konstitusi sebagai harapan terakhir untuk menguji persoalan yang menurutnya berkaitan dengan marwah negara hukum Indonesia.

"Maka harapan terakhir yang tersisa hanya pada sembilan negarawan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Hal itu untuk menegakkan lagi marwah dan wibawa negara hukum kita, Republik Indonesia," ujar Denny.

Denny kemudian mengingatkan pentingnya menghormati persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan pemimpin negara.

"Jangan sampai, syarat umur sudah dipermainkan, syarat pendidikan pun tidak kita hormati. Mahkamah Konstitusi adalah benteng pertahanan konstitusi kita. The last hope!," tandasnya.

Sebelumnya, Sayembara Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana terus berlanjut dalam upyanya untuk mencari bukti sah mengenai ijazah sekolah menengah tingkat atas (SLTA) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Denny mengingatkan bahwa batas akhir sayembara tersebut jatuh pada 9 September 2026. Hingga lima hari menjelang tenggat, ia menyatakan telah menyiapkan kemungkinan langkah berikutnya apabila dokumen yang dipersoalkan tidak kunjung dihadirkan.

"Jika dokumen bukti telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat tidak kunjung dihadirkan, maka perkara ini kami pertimbangkan untuk diuji ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Denny Indrayana.

Sumber: wartaekonomi

Foto; Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana/Net