Media Jepang Soroti Pemerintah Prabowo dan Militer Memakai Buzzer untuk Bungkam Kritik Publik

Baca Juga

Media Jepang thejapantimes.co.jp menyebut pemerintah Indonesia memakai buzzer untuk membungkam publik dengan cara menuduh warga yang kritis sebagai "antek-antek asing".

Dalam laporannya berjudul Indonesian authorities target critics via online disinformation campaigns: Amnesty, Rabu 20 Mei 2026, thejapantimes.co.jp mengutip laporan Amnesty International.

Disebutkan, militer Indonesia membungkam perbedaan pendapat dengan kampanye disinformasi, yang mencap aktivis dan jurnalis sebagai antek asing.

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard mengatakan, akun-akun media sosial yang terafiliasi dengan militer menggunakan kampanye disinformasi untuk menyerang aktivis.

Menurutnya, intimidasi dan serangan kekerasan terhadap para pengritik didahului dengan serangan-serangan di media sosial. Namun Meta, TikTok, X, dan YouTube membiarkan konten-konten disinformasi menyebar dengan cepat.

Katanya, laporan Amnesty International terbaru pada Selasa, 19 Mei 2026, mengungkapkan adanya kampanye disinformasi yang terkoordinasi dengan melabeli para pengkritik pemerintah sebagai antek asing di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kampanye disinformasi ini dinilai tidak hanya membungkam perbedaan pendapat, juga memicu lahirnya intimidasi dan kekerasan terhadap para pengkritik pemerintah.

Laporan Amnesty International yang berjudul ‘Building up Imaginary Enemies’ (Membangun Musuh Khayalan) mengungkap pola yang terus berkembang di mana otoritas Indonesia termasuk militer menyebarkan disinformasi daring untuk menyerang jurnalis, aktivis, akademisi, dan pengunjuk rasa sebagai bentuk pembalasan atas aktivisme dan kebebasan berekspresi mereka yang sah.

Namun katanya, raksasa teknologi Meta, TikTok, X, dan YouTube membiarkan disinformasi yang berbahaya tersebut tetap beredar luas secara daring.

Ia mengatakan, praktik-praktik otoriter kian meningkat pesat di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Riset Amnesty menunjukkan selama 18 bulan sejak Prabowo berkuasa, disinformasi daring telah muncul sebagai taktik utama dan sistematis mendiskreditkan pengkritik pemerintah.

“Menutup ruang debat publik, dan membenarkan represi. Sementara perusahaan-perusahaan media sosial hanya berpangku tangan dan membiarkan hal itu terjadi,” kata Agnes Callamard.

Disinformasi ini lanjut Agnes Callamard adalah senjata politik yang dikerahkan untuk mengonsolidasikan kekuasaan pemerintah ketika kritik publik menguat, sekaligus mengkambinghitamkan dan melemahkan mereka yang berani angkat bicara.

“Dengan mencap pengunjuk rasa, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia sebagai ‘antek asing’, otoritas Indonesia dan para pendukungnya secara sengaja mengalihkan perhatian dan mengabaikan keluh kesah masyarakat yang sah,” ujarnya.***