Dua Rasa MBG, Kenyang Tak Berarti Puas

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah melampaui batas sekadar kebijakan pemerintah. Ia menjelma menjadi semacam kaca pembesar yang memperlihatkan betapa berbedanya cara orang Indonesia memandang satu hal yang sama, tergantung dari mana mereka berdiri secara ekonomi.

Bagi mereka yang setiap harinya harus menghitung uang belanja dengan cermat, MBG terasa seperti napas lega di tengah himpitan. Manfaatnya tidak perlu dijelaskan panjang-panjang karena sudah langsung dirasakan di meja makan. Tapi bagi mereka yang hidupnya relatif berkecukupan, program ini justru kerap disambut dengan dahi berkerut. Menu dipersoalkan, kualitas diragukan, dan pertanyaan soal ke mana larinya anggaran pun mulai berdatangan.

Ini bukan semata-mata soal beda selera. Ini adalah dua dunia yang hidup berdampingan namun jarang saling memahami.

Data dari survei nasional Poltracking pada Maret 2026 memberikan gambaran yang menarik sekaligus menggelitik. Sebanyak 88 persen masyarakat mengaku tahu soal MBG, dan 36,5 persen menyebutnya sebagai program paling bermanfaat. Namun dari sekian banyak yang tahu itu, hanya 55 persen yang merasa puas, sementara 35,8 persen justru menyatakan sebaliknya.

Artinya, MBG populer di telinga, tapi belum sepenuhnya masuk ke hati. Program ini dikenal luas, tapi belum dicintai merata.

Bagi keluarga berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, MBG bukan soal pilihan gaya hidup. Ini soal bertahan. Survei Poltracking mencatat tingkat kepuasan kelompok ini terhadap pemerintah mencapai 77 persen. Para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal bahkan menyentuh angka kepuasan 75 hingga 80 persen.

Alasannya sederhana dan sangat manusiawi. Ketika anak berangkat sekolah dan orang tua tidak perlu risau soal uang makan siang, itu sudah merupakan keringanan yang nyata. Pengeluaran rumah tangga bisa sedikit dikurangi, dan anak tetap mendapat asupan yang layak.

Psikolog Abraham Maslow pernah menyebut bahwa manusia baru bisa memikirkan hal-hal yang lebih tinggi setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan makanan adalah yang paling mendasar dari semua itu. Maka wajar bila bagi kelompok ini, perdebatan soal variasi menu atau estetika sajian terasa seperti kemewahan yang tidak relevan. Yang penting anak tidak kelaparan. Logikanya bukan logika kebijakan, melainkan logika bertahan hidup.

Di sisi yang berbeda, mereka yang sudah tidak pusing soal kebutuhan pokok memandang MBG dari sudut yang jauh lebih kritis. Dalam kerangka pikir Maslow, mereka sudah berada di lapisan yang lebih tinggi, di mana harga diri, standar hidup, dan kejelasan sistem menjadi hal yang tidak bisa dikompromikan begitu saja.

Maka tidak heran bila media sosial kerap ramai dengan keluhan soal menu MBG yang dianggap monoton, pertanyaan tentang penggunaan anggaran yang tak kunjung terjawab, atau sorotan terhadap efisiensi pengelolaannya. Ini bukan sekadar cerewet tanpa dasar.

Sosiolog Ted Robert Gurr menjelaskan fenomena ini melalui teori Relative Deprivation, bahwa manusia menilai sesuatu bukan dari apakah kebutuhannya terpenuhi secara absolut,

melainkan dari apakah standar yang mereka anggap wajar sudah dipenuhi. Bagi si "dompet berisi", MBG tidak dinilai dari soal cukup atau tidak, tapi layak atau tidak.

Dua sudut pandang ini bukan berarti salah satu pihak keliru. Keduanya punya dasar yang masuk akal. Masalah justru muncul ketika keduanya saling tidak mau mendengar. Saat masyarakat bawah merasa program ini sudah lebih dari cukup, sementara kelas menengah merasa jauh dari kata memadai, kebijakan publik yang seharusnya menjembatani malah berubah menjadi sumber perdebatan yang membelah.

Berkaca pada Negara Lain

Sebenarnya, program makan bergizi untuk anak sekolah bukanlah sesuatu yang baru di dunia. India sudah menjalankannya sejak 1995 lewat Mid-Day Meal Scheme yang kini berganti nama menjadi PM-POSHAN, menjangkau lebih dari 100 juta anak dengan konsistensi distribusi yang terjaga selama puluhan tahun.

Brasil sejak 1955 menjalankan program serupa dengan pendekatan yang lebih membumi, yakni mewajibkan bahan pangan berasal dari petani lokal sehingga program ini sekaligus menggerakkan ekonomi desa.

Sementara Jepang, yang sering dijadikan acuan, bahkan sudah memulainya sejak 1889. Di sana, makan siang sekolah bukan sekadar urusan perut, melainkan bagian dari kurikulum pendidikan yang mengajarkan anak tentang gizi, kesehatan, dan menghargai makanan. Standar ketat dan transparansi menjadi fondasi utamanya.

Dari ketiga negara ini, ada satu pelajaran yang konsisten yaitu keberhasilan program makan bergizi bukan hanya soal memberi makan, tapi soal membangun sistem yang bisa dipercaya.

Kembali ke Indonesia, data Poltracking setidaknya menunjukkan tiga hal yang perlu segera dibenahi.

Pertama, ada jurang antara popularitas dan kepuasan. Hampir semua orang tahu MBG, tapi lebih dari sepertiga merasa tidak puas. Ini sinyal bahwa eksekusi belum sebanding dengan ekspektasi.

Kedua, narasi yang dibangun kelas menengah di media sosial punya daya sebar yang luar biasa. Kritik mereka, meskipun berangkat dari standar yang berbeda, bisa dengan mudah membentuk persepsi publik yang lebih luas.

Ketiga, program ini belum menjangkau semua yang seharusnya merasakannya. Hampir separuh masyarakat, tepatnya 49,3 persen, mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial apapun dalam setahun terakhir. Artinya, bahkan dalam logika pemerataan pun, masih banyak lubang yang belum tersumbat.

MBG kini berada di persimpangan yang cukup rumit. Terlalu fokus pada jangkauan berarti siap dikritik soal kualitas. Terlalu fokus pada kualitas berarti berisiko meninggalkan mereka yang paling membutuhkan. Ini dilema klasik kebijakan publik yang tidak punya jawaban mudah.

Namun ada beberapa langkah yang bisa diambil agar program ini tidak terus terjebak dalam perangkap polarisasi.

Perbaikan Tata Kelola

Transparansi anggaran perlu dihadirkan secara nyata dan mudah diakses publik, mulai dari biaya per porsi, jalur distribusi, hingga siapa saja vendor yang terlibat. Standar gizi dan menu perlu dibakukan secara nasional dan diawasi lewat audit rutin ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. MBG seharusnya tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyehatkan.

Seperti model Brasil, keterlibatan petani dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan perlu diperkuat dan dijalankan secara transparan. Komunikasi publik juga perlu dirancang lebih matang, bukan sekadar uji coba wacana yang justru memancing kegaduhan.

Dan yang tidak kalah penting adalah evaluasi berbasis data yang dilakukan secara berkala, bukan hanya untuk laporan, tapi benar-benar sebagai kompas perbaikan ke depan.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Ia adalah pertaruhan antara niat baik dan kemampuan eksekusi. Di satu sisi, ia meringankan beban nyata jutaan keluarga. Di sisi lain, ia diuji oleh ekspektasi yang terus tumbuh.

Pertanyaannya bukan lagi soal perlu atau tidak, karena jawabannya sudah jelas. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bisakah MBG tumbuh menjadi program yang tidak hanya dipeluk oleh mereka yang membutuhkan, tapi juga dihormati oleh mereka yang mempertanyakan?

Sebab kebijakan publik yang sejati bukan hanya yang mampu membantu yang lemah. Ia juga harus mampu meyakinkan yang kuat bahwa upaya itu memang sungguh-sungguh layak diperjuangkan.

Arsalan Muhammad

Peneliti Poltracking Indonesia

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.