Natalius Pigai Tegas Tolak Upaya Pelaporan Polisi terhadap Jusuf Kalla, Sebut Tak Ada Niat Buruk dalam Ceramahnya

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai angkat bicara soal laporan polisi terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada yang menuai polemik.

Pigai secara tegas menyatakan tidak setuju jika JK dipolisikan, karena menurutnya persoalan tersebut seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog, bukan jalur hukum.

Menurut Pigai, Jusuf Kalla adalah seorang negarawan yang selama ini dikenal memiliki komitmen menjaga persatuan bangsa.

Karena itu, ia tidak percaya JK memiliki niat untuk menyerang atau mendiskreditkan kelompok agama tertentu.

“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Pigai menegaskan, jika ada pihak yang merasa pernyataan JK kurang tepat, maka langkah yang lebih bijak adalah melakukan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Pak JK itu negarawan, mantan wapres. Saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah, terutama yang membawa isu agama.

Menurut Pigai, benturan antarkelompok akibat kesalahpahaman semacam ini justru hanya akan merugikan bangsa dan mengganggu persatuan nasional.

“Membenturkan kelompok masyarakat melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa. Jauh lebih penting menjaga kesejukan, persatuan, dan kesatuan,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke pihak kepolisian terkait isi ceramahnya di UGM yang dianggap menimbulkan kontroversi dan dinilai berpotensi menyimpang dari ajaran agama.

Namun, pihak Jusuf Kalla membantah tudingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa JK tidak sedang membahas ajaran teologi, melainkan memberikan gambaran tentang bagaimana konflik bisa muncul serta pentingnya meluruskan pemahaman untuk menciptakan perdamaian.

Pernyataan Pigai ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin polemik tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas, dan mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian.***

Sumber: pojoksatu

Foto: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai/Net