Menkes Budi Gunadi Ungkap 10 Persen Orang Terkaya Masih Terima Subsidi Iuran JKN

Baca Juga

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, ada sebagian kelompok masyarakat terkaya yang masih tercatat sebagai penerima subsidi iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Temuan itu muncul setelah pemerintah mengonsolidasikan data kependudukan dan sosial ekonomi melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kami melihat ada anomali. Uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Bahkan ada 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan iurannya sesudah kita konsolidasikan dengan data BPS,” kata Budi Gunadi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/4).

Ia memaparkan, data bantuan tidak tepat sasaran ditemukan pada beberapa segmen peserta, antara lain sekitar 47.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang dibayarkan pemerintah pusat, sekitar 35 juta peserta dari segmen pemerintah daerah, serta 11 juta peserta kelas 3.

Budi Gunadi menyatakan, pemerintah akan mengalihkan kepesertaan kelompok masyarakat mampu tersebut agar subsidi kesehatan negara lebih tepat sasaran.

“Demi keadilan, angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan. Lebih baik kita hapus kuota untuk yang 10 persen terkaya, lalu kita alihkan ke warga di desil lima yang selama ini belum masuk PBI,” tuturnya, dikutip dari Breaking News KompasTV. 

Langkah ini dilakukan, lanjutnya, agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk melindungi masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan 50 persen terbawah.

Untuk mencegah masalah serupa terulang, pemerintah juga bersepakat mengintegrasikan basis data kementerian dan lembaga melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

“Melalui pembenahan data ini, subsidi negara diharapkan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat miskin berdasarkan kriteria yang terukur,” ujar Budi.

Adapun pemerintah saat ini tercatat membayarkan iuran JKN bagi sekitar 159,1 juta jiwa atau lebih dari separuh total penduduk Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sekitar 11 juta kepesertaan sebelumnya sempat dinonaktifkan pada Januari 2025 karena berada di luar kategori penerima manfaat JKN dan kini sedang dalam proses verifikasi ulang.

BPS Juga Temukan Bansos Salah Sasran

Sebelumnya, BPS juga menemukan adanya penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dalam pemutakhiran DTSEN terbaru.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, terdapat 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos yang masuk kategori inclusion error atau tercatat sebagai penerima bantuan meski berada pada kelompok ekonomi lebih mampu.

“Kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11.014 KPM atau sebesar 0,06 persen dari penerima bansos triwulan pertama. Total penerima bansos triwulan pertama adalah 18,15 juta keluarga,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/4).

Menurut dia, penerima bansos tersebut tercatat berada pada desil lima ke atas dalam distribusi ekonomi, sehingga secara kriteria tidak lagi termasuk kelompok masyarakat paling membutuhkan bantuan.

Meski demikian, Amalia menilai jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan total penerima bansos nasional.

Sumber: kompas

Foto: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). (Sumber: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)