Mahfud MD Warning Keras Pemerintah Jangan Pernah 'Alergi' Kritik: Tak Semua yang Dikerjakan Itu Sempurna!

Baca Juga

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam sistem demokrasi.

Pernyataan ini disampaikan di tengah menguatnya polemik terkait wacana penertiban pengamat yang kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Menurut saya itu wajar saja. Setiap pemerintah itu kan selalu menghadapi kritik. Tidak semua yang dikerjakan itu sempurna ya. Sehingga kritik harus tetap dibuka," tegas Mahfud dalam podcast bertajuk 'Indonesia di Mata Prabowo, Indonesia di Tangan Prabowo' yang tayang di channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 7 April 2026.

Kritik Muncul Seiring Kebijakan Pemerintah

Mahfud menilai meningkatnya kritik belakangan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan dan langkah pemerintah yang dinilai publik perlu dikoreksi.

Menurutnya, kritik merupakan respons alami ketika masyarakat melihat adanya kebijakan yang dianggap keliru.

"Dan menurut saya, munculnya kritik-kritik belakangan ini itu sejalan dengan perkembangan sikap-sikap dan langkah pemerintah yang mungkin memang harus dikritik," terangnya.

Soroti Sikap Antikritik

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyinggung kecenderungan sebagian pihak yang dianggap tidak siap menerima kritik.

Ia menilai kondisi tersebut justru bisa memperburuk situasi karena kritik tidak ditanggapi secara profesional.

"Karena kita melihat banyak yang taruhlah dalam tanda petik keliru, 'keliru jalan' gitu sehingga harus dikritik dan ketika dikritik kadang kena mental gitu ya kedap' atau steril dari kritik, semua kritik dibalikkan tanpa apa penyelesaian yang profesional gitu sehingga timbul kegundahan kemudian meningkat kepada kemarahan lalu muncul orang-orang seperti yang berkumpul di Utan Kayu itu dan itu terjadi di mana-mana bukan hanya di situ," beber Mahfud.

Kritik Bisa Semakin Membesar

Pria asal Madura itu mengingatkan bahwa jika pola kerja pemerintah tidak berubah, gelombang kritik dari masyarakat berpotensi terus membesar.

Ia menyebut dinamika ini sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

"Jadi itu tidak apa-apa sebenarnya kalau kita mau berdemokrasi dan mungkin kalau situasinya tidak berubah, cara pemerintah bekerja masih seperti yang sudah-sudah ini 18 bulan ya, akan semakin membesar dan semakin membesar yang seperti itu," kata dia.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa kritik merupakan hak yang dilindungi konstitusi dan menjadi bagian dari kesepakatan dalam kehidupan bernegara.

Menurutnya, keberadaan pihak yang mengkritik justru penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

"(Saya) Menyetujui (kritik) dan itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh kesepakatan politik kita, resultante kita dulu mendirikan negara agar ada yang memerintah, ada yang ngeritik untuk meluruskan gitu," tegasnya.

"Memang di dalam faktanya dalam perjalanan sejarah yang memerintah itu selalu dikritik. Ketika yang ngritik ini memerintah, lalu dia sendiri banyak juga menghadapi kritik gitu ya. Mendapat kritikan-kritikan karena terkadang tidak sesuai dengan apa yang dulu dikritiknya," tambah Mahfud.

Refleksi dari Sejarah Reformasi

Lebih jauh, Mahfud juga mengingatkan pengalaman di masa reformasi, di mana banyak pihak yang dulu vokal mengkritik korupsi justru menghadapi masalah serupa saat berada di posisi kekuasaan.

Ia menilai hal tersebut menunjukkan bahwa menjalankan pemerintahan jauh lebih kompleks dibanding sekadar mengkritik.

"Oleh sebab itu, ketika kita di zaman reformasi dulu kan mengritik banyak korupsi, harus hantam korupsi. Ternyata yang banyak masuk penjara itu mereka yang dulu berdemo untuk memberantas KKN itu kan yang sekarang banyak masuk di penjara mereka korupsi juga karena memang tidak mudah kalau ngomong gampang kalau melaksanakan apa tidak mudah gitu banyak masalah-masalah yang secara realistis harus dihadapi," tuturnya.

Ingatkan Bahaya Membungkam Kritik

Mahfud menegaskan bahwa kritik seharusnya dijawab dengan solusi, bukan dengan upaya membungkam.

Ia memperingatkan bahwa sikap antikritik bisa mengarah pada praktik otoritarianisme.

"Tetapi itu harus diselesaikan bukan lalu menghantam kritik dan cenderung 'membunuh' demokrasi apa membangun apa yang disebut otoritarianisme. Otoriterisme. Kalau Sukidi ya. Nah, itu yang menyangkut Utan Kayu," ucap Mahfud.

"Yang menarik itu pidatonya Saiful Mujani, yang dia mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sudah nggak bisa lagi diberi saran dan apa diturunkan melalui impeachment dan sebagainya gitu. Oleh sebab itu kita harus bekerja mencari cara lain di luar prosedur formal itu untuk menjatuhkan Prabowo kan gitu kan," katanya memungkasi.***

Sumber: konteks

Foto: Mantan Menko Polhukam, Mehfud MD tegaskan kritik terhadap pemerintah hal wajar dan tak boleh dibungkam (Foto: YouTube/Mahfud MD Official)