Jusuf Kalla Kumpulkan Eks Dubes Minta Prabowo Bawa RI Keluar dari BoP

Baca Juga

Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera membawa Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) terus mencuat. Kali ini desakan tersebut datang dari Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019 M Jusuf Kalla (JK) bersama para mantan duta besar (dubes) Indonesia dan diplomat senior.

Mereka berkumpul mendiskusikan geopolitik, sebagai dampak situasi peperangan di Timur Tengah (Timteng). Mereka berkumpul juga sebagai bentuk partisipasi global Indonesia, termasuk membahas persoalan Palestina.

JK mengundang para mantan dubes dan diplomat senior yang tergabung dalam Indonesian Council on World Affairs (ICWA) di kediamannya, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026). Dalam siaran pers yang diterima wartawan, ada delapan topik utama yang dibahas dan didiskusikan dalam perjumpaan tersebut.

Paling utama, ialah menyangkut soal Palestina. Dikatakan, permasalahan Palestina, yang masih dalam penjajahan Zionis Israel memiliki akar persoalan kompleks. Beberapa pokok kerumitan masalah itu, menyangkut persaingan dan perebutan wilayah dan sumber daya, termasuk air dan minyak.

Juga soal pendudukan yang dilakukan Zionis Israel di atas tanah bangsa Palestina. Termasuk juga masalah pembangunan pemukiman Yahudi yang ilegal di atas tanah rakyat Palestina.

"Proses perdamaian yang selalu gagal, dan kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak (Zionis-Palestina) telah memperburuk situasi. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan melalui Perjanjian Camp David, Persetujuan Oslo, inisiatif Arab, dan sebagainya," begitu siaran pers ICWA di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Tetapi, dikatakan inisiatif perundingan itu selalu kandas karena realitas kekuatan politik yang memang tak seimbang. Terkait itu, topik lainnya yang dibahas berlanjut ke situasi aktual saat ini menyangkut keberadaan BoP untuk Gaza, Palestina. BoP yang pembentukannya diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump, menurut JK dan para mantan dubes, saat ini masih mencuatkan berbagai polemik.

"Beberapa masalah yang muncul, terkait misi dan tujuan BoP yang tidak jelas, tingkat keterwakilan dalam BoP yang tidak seimbang, dan peranan ketua BoP (Donald Trump) yang diemban sermur hidup, misi dan rule of engagement BoP, iuran anggota BoP," begitu isi diskusi tersebut.

Termasuk masalah BoP di dalam negeri Indonesia saat ini atas komitmen Presiden Prabowo yang mengerahkan 8.000 prajurit TNI ke Gaza dalam misi sebagai Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) di bawah komando BoP. Menurut para tokoh itu, pengerahan TNI ke Gaza tanpa aturan keterlibatan yang tak jelas, termausk tugasnya belum jelas.

Pasalnya, dalam pengerahan pasukan TNI dalam ISF untuk Gaza tanpa ada mandat dan melalui mekanisme kelaziman internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). "Yang lazimnya berlaku bagi suatu peace keeping force (pasukan penjaga perdamaian), serta tanpa suatu mekanisme evaluasi risiko yang membahayakan TNI," demikian isi rilis.

Karena itu, mengacu pada ketidak jelasan BoP itu, JK bersama-sama para mantan dubes diplomat itu mendesak agar Presiden Prabowo segera membawa Indonesia keluar dari BoP. "Hal ini kiranya perlu segera ditempuh agar posisi dan reputasi Indonesia di kancah internasional tetap terjaga sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan diplomasi Indonesia," kata mereka.

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh-tokoh itu memberikan rekomendasi untuk Presiden Prabowo agar membawa Indonesia di luar BoP dalam aktivismenya terhadap Palestina. Caranya dengan mengambil langkah kolektif bersama-sama negara-negara lain yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil sikap yang konkret dalam mendukung Palestina.

Presiden Prabowo pun dapat mengambil peranan krusial mengingat Indonesia masih sebagai negara motor utama Gerakan Non-Blok (GNB) yang dapat tampil utama dalam memperjuangkan kepentingan Palestina. Indonesia dapat mengambil peran sebagai tuan rumah Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat GNB khusus untuk membahas Palestina.

Kanal-kanal internasional yang dapat dimotori lewat peran Indonesia, seperti OKI dan GNB dapat lebih baik ketimbang mengandalkan peran sebagai anggota BoP yang dikepalai sepihak oleh AS. Apalagi di dalam BoP tersebut, menampilkan ketimpangan partisipasi dengan menempatkan Zionis Israel sebagai anggota, namun tak mengakomodasi partisipasi dan keanggotaan Palestina.

"Apalagi setelah (BoP) ditandatangani di Davos, 10 hari kemudian Israel yang didukung oleh Amerika Serikat, menyerang Iran. Bagaimana bisa kita menilai bahwa BoP itu sesuai dengan tujuannya?" kata JK kepada para mantan dubes dan diplomat dalam pernyataannya.

Adapun pertemuan itu dihadiri Makarim Wibisono (Wakil Tetap dan Dubes RI untuk PBB di New York dan Pelapor Khusus PBB tentang HAM di Palestina 2014-2016), Nazaruddin Nasution (Dubes RI di Kamboja 2000-2003), Imron Chotan (Dubes RI di China 2010-2013 dan Australia 2003-2005), dan Hamzah Thayeb (Dubes RI di Autralia 2005-2009 dan Inggris 2011-2025), serta AM Fachir (Dubes RI di Mesir 2007-2011 dan Arab Saudi 2014).

Kemudian, Hamid Awaluddin (Dubes RI untuk Rusia 2008-2011), Bunyan Saptomo (Dubes RI di Bulgaria 2012-2016), Lufti Rauf (Dubes RI di Thailand 2012-2016 dan Mesir 2020-2025), Adiyatwidi Adiwoso (Dubes RI di Spanyol 2010-2014 dan Slovakia 2017-2021), Al Busyra Basnur (Dubes RI untuk Ethiopia 2019-2025 sekaligus Ketua ICWA), serta Mohamad Hery Saripuddin (Dubes RI di Nairobi 2020-2025 dan Wakil Ketua ICWA).

Sumber: republika

Foto: Presiden AS Donald John Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto,