SBY: Situasi Saat Ini Sudah Mirip Jelang Perang Dunia I dan II

Baca Juga

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat pernyataan mengejutkan soal bakal pecahnya Perang Dunia III.

SBY mengatakan situasi saat ini sudah mirip dengan situasi dunia menjelang Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030 ini mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar Sidang Umum PBB darurat.

SBY mengaku selalu mengikuti perkembangan dunia dalam tiga tahun terakhir.

Kekhawatiran itu diungkapkan SBY melalui sebuah cuitan dalam akun media sosial X (dulu Twitter), @SBYudhoyono, Senin (19/1/2026).

"Tiga tahun ini, saya mengikuti perkembangan dunia. Terlebih dinamika global bulan-bulan terakhir ini. Sebagai seseorang yang puluhan tahun memperhatikan dan mendalami geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional, serta sejarah peperangan dari abad ke abad, terus terang saya khawatir."

"Cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga."

"Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah. Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit."

"Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini. Misalnya, munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran termasuk penyiapan ekonomi dan mesin perangnya, serta geopolitik yang benar-benar panas."

Saat ini, dinamika global diwarnai tensi yang tinggi, di antaranya adalah sebagai berikut, diolah dari laman stimson.org dan cfr.org: 

• Operasi militer ke Venezuela yang dilakukan Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Donald Trump untuk menangkap Presiden Nicolás Maduro pada awal Januari 2026.
• Tak lama setelah operasi militer di Venezuela, Presiden AS Donald Trump juga terang-terangan ingin mencaplok Greenland. Ia bahkan mengancam akan mengenakan tarif dagang kepada negara-negara yang menolak rencana Amerika Serikat menguasai puulau terbesar di dunia, bagian dari Kerajaan Denmark itu.
• Perang Rusia-Ukraina yang saat ini memasuki tahun kelima.
• Korea Utara yang baru saja meluncurkan dua rudal balistik ke arah timur, yang diduga jatuh di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang pada Minggu, 4 Januari 2026.
• Ketegangan China dan Taiwan di mana China meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan, termasuk latihan agresif.
• Krisis Iran, di mana Iran menghadapi tekanan eksternal dari Israel dan AS, terutama terkait tudingan adanya program nuklir.
• Eskalasi ketegangan perang saudara di Sudan menyebabkan terjadinya kejahatan massal lebih lanjut, pengungsian warga, dan meluasnya kekerasan di negara-negara tetangga.

Doa Saja Tidak Cukup

Selanjutnya, SBY menyoroti masih minimnya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan terjadi, terlebih ada banyak bangsa di dunia yang juga tidak berdaya.

Ayah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini pun menyatakan, dirinya selalu berdoa agar tidak terjadi peperangan besar, yang menggunakan senjata nuklir.

Menurutnya, jika perang benar-benar terjadi, maka korban jiwa bisa mencapai lebih dari lima miliar orang, sekaligus menyebabkan kehancuran dengan skala masif.

SBY lantas mengingatkan, doa saja tidak cukup, sebab umat manusia dan bangsa-bangsa sedunia harus berupaya keras untuk mencegah terjadinya perang.

Ia mewanti-wanti, orang atau bangsa yang baik tidak boleh tinggal diam, sebab jika mereka tetap diam, maka yang jahat yang akan menang, sebagaimana yang disampaikan negarawan Irlandia Edmund Burke dan tokoh intelektual dunia kelahiran Jerman, Albert Einstein.

"Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi. Mengapa?"

"Mungkin bangsa-bangsa sedunia tidak peduli, atau tidak berdaya, atau mungkin tidak mampu untuk mencegahnya. Secara pribadi saya berdoa kepada Tuhan, semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi."

"Banyak studi yang mengatakan bahwa jika terjadi perang dunia, perang total dan perang nuklir, maka kehancuran dunia tak bisa dihindari. Korban jiwa bisa mencapai lebih dari 5 milyar manusia. Tidak ada peradaban yang tersisa dan musnahnya harapan manusia. Tapi tidak cukup dengan doa satu, dua orang."

"Andaikata 8,3 milyar manusia penghuni bumi juga berdoa secara khusyuk, Tuhan tak begitu saja mengabulkan kalau manusia dan bangsa-bangsa sedunia tidak bekerja dan berupaya untuk menyelamatkan dunianya."

"Sesempit apa pun, masih ada waktu dan cara untuk menyelamatkan bumi dan dunia kita. Mari kita berbicara dan berupaya."

"Ingat kata-kata Edmund Burke dan Albert Einstein yang intinya mengatakan bahwa kehancuran dunia bukan disebabkan oleh orang-orang jahat, tetapi karena orang-orang baik membiarkan orang-orang jahat menghancurkan dunia. Atau juga, kalau yang baik-baik diam, yang jahat akan menang."

SBY Usul PBB Menggelar Sidang Umum Darurat

SBY lantas menyampaikan usulan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menggelar Sidang Umum PBB darurat yang dihadiri para pemimpin dunia demi mencegah krisis global skala besar, termasuk potensi terjadinya Perang Dunia III.

Ia tidak menafikan bahwa PBB saat ini juga terbilang tidak berdaya.

Namun, Jenderal TNI Bintang 4 itu juga tidak ingin PBB tercatat dalam sejarah dunia sebagai lembaga yang tidak mampu berbuat apa-apa.

SBY menegaskan, PBB dan para pemimpin dunia harus segera bertindak.

"Saran dan usulan saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil inisiatif mengundang para pemimpin dunia untuk berembuk di Persidangan Umum PBB yang sifatnya darurat (Emergency UN General Assembly). Agendanya adalah langkah-langkah nyata untuk mencegah terjadinya krisis dunia dalam skala yang besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru."

"Saya tahu, boleh dikata saat ini PBB tidak berdaya dan tidak berkuasa. Tetapi, janganlah sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan juga doing nothing."

"Mungkin saja, seruan para pemimpin sedunia itu “bagai berseru di padang pasir”. Artinya, tak akan diindahkan. Tetapi, mungkin juga itu awal dari kesadaran, kehendak, dan langkah-langkah nyata dari bangsa-bangsa sedunia untuk menyelamatkan dunia yang kita cintai ini. Ingat, if there is a will, there is a way. *SBY*"

Sekutu Putin Bereaksi atas Deklarasi NATO

Ancaman terjadinya Perang Dunia III kian menguat setelah terjadi ketetangan geopolitik pasca serangan militer AS ke Venezuela yang berlanjut rencana Presiden AS Donald Trump menginvasi Greenland dan menyerang Iran.

Viktor Medvedchuk, seorang politikus pro-Kremlin yang diasingkan dari Ukraina ke Rusia sejak 2022, memperingatkan potensi terjadinya “Perang Dunia Ketiga” menyusul gebrakan terbaru dari dua negara anggota NATO, Prancis dan Inggris.

Pada Selasa (6/1/2026), kedua negara tersebut menandatangani deklarasi niat untuk mendirikan pusat-pusat militer di Ukraina jika gencatan senjata berjalan lancar.

“Deklarasi niat untuk mengerahkan kontingen multilateral di Ukraina setelah konflik berakhir dapat dilihat sebagai provokasi politik berskala besar yang bertujuan mencegah konflik ini berakhir dan, pada akhirnya, membawa dunia ke perang dunia ketiga dengan menciptakan seluruh prasyarat yang diperlukan,” tulis Medvedchuk, pemimpin gerakan Other Ukraine, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah Rusia, Tass, Rabu (7/1/2026).

Viktor Medvedchuk dikenal sebagai oligarki Ukraina sekaligus tokoh yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, mengutip Pravda.

Sementara itu, menurut laporan Kyiv Post, Medvedchuk diasingkan ke Rusia setelah menghadapi tuduhan pengkhianatan di Ukraina.

Ia kemudian mendaftarkan sebuah gerakan sosial bernama Other Ukraine di Rusia pada Juni 2023.

Organisasi tersebut juga mengklaim kepemilikan sejumlah merek dagang, termasuk Real Ukraine, Voice of Another Ukraine, dan Other Ukraine.

Kelompok ini mengklaim sebagai organisasi publik non-agama dan bukan partai politik.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, masih menurut Tass, menyampaikan kritik keras terhadap negara-negara Barat.

“Rekan-rekan kita di sisi lain barikade, terutama di Eropa, yang mengobarkan histeria anti-Rusia, terus-menerus menuntut untuk mencuri uang kami, merampok kami, sebagaimana digambarkan oleh presiden [Vladimir Putin] tentang niat mereka, dan mendukung Ukraina semata-mata agar negara itu terus melawan Rusia. Mereka sendiri tidak percaya bahwa ini adalah strategi yang layak, dan kurangnya kepercayaan pada apa yang mereka lakukan sudah cukup untuk menghancurkan mereka,” kata Lavrov.

Deklarasi Paris

Mengutip Newsweek, pejabat Barat menyatakan tujuan deklarasi tersebut adalah untuk mencegah agresi Rusia di masa depan serta mendukung kedaulatan Ukraina.

Namun, pejabat Rusia dan tokoh-tokoh yang bersekutu dengan Moskow berpendapat bahwa langkah ini justru meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO, memperbesar kekhawatiran akan konflik yang lebih luas, bahkan berskala global.

Deklarasi bersama itu ditandatangani oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dokumen tersebut menguraikan rencana pengerahan pasukan multinasional di Ukraina apabila kesepakatan damai dengan Rusia tercapai.

Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang hadir dalam pertemuan itu mengisyaratkan dukungan berkelanjutan, dan menekankan peran utama AS dalam memantau gencatan senjata serta memberikan jaminan keamanan tambahan bagi Ukraina.

Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin beserta sekutunya berulang kali memperingatkan bahwa keterlibatan militer Barat di Ukraina merupakan langkah menuju konflik yang lebih luas.

Rusia menegaskan penolakannya terhadap pengerahan pasukan asing di Ukraina.

“Kami membahas isu-isu ini secara rinci hari ini. Oleh karena itu, saya dapat mengatakan bahwa setelah gencatan senjata, Inggris dan Prancis akan mendirikan pusat-pusat militer di seluruh Ukraina dan membangun fasilitas terlindungi untuk senjata serta peralatan militer guna mendukung kebutuhan pertahanan Ukraina,” kata Starmer.

Zelensky menyambut baik kesepakatan tersebut.

“Penting bahwa hari ini koalisi memiliki dokumen-dokumen substantif. Ini bukan sekadar kata-kata. Ada isi konkret, yakni deklarasi bersama oleh seluruh negara koalisi serta deklarasi trilateral oleh Prancis, Inggris, dan Ukraina,” ujar Zelensky.

Para utusan AS, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner, turut menghadiri pertemuan tersebut dan secara terbuka menegaskan dukungan Trump terhadap protokol keamanan baru.

Pertemuan yang digelar di Paris itu juga menghasilkan seruan bersama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina, termasuk pengisian kembali persediaan senjata dan mempertahankan kekuatan militer Ukraina yang berjumlah sekitar 800.000 personel setelah konflik berakhir.

Peran NATO dalam Perang Rusia-Ukraina

Mengutip NPR, NATO awalnya dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menghadapi Uni Soviet.

Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991, NATO terus berkembang ke Eropa Timur, termasuk negara-negara bekas blok Soviet. 

Rusia melihat ekspansi ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya.

Posisi Ukraina Ukraina bukan anggota NATO.

Tetapi sejak 2008, ada pembicaraan mengenai kemungkinan bergabung dengan NATO.

Rusia menentang keras langkah ini karena akan menempatkan aliansi militer Barat tepat di perbatasannya.

Rusia khawatir sistem pertahanan dan senjata NATO akan ditempatkan di Ukraina, sehingga mempersempit ruang strategis Rusia.

Ketegangan meningkat ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022.

Rusia menuntut jaminan bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO.

Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutu NATO memberi dukungan kepada Ukraina dan menegaskan bahwa setiap negara berhak menentukan aliansi militernya sendiri. 

Sumber: tribunnews

Foto: Mantan Presiden RI dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)/Kolase Tangkap Layar Kompas TV