Jusuf Kalla Sentil Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump: Jangan Cuma Diatur Negara Besar!

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan catatan kritis terhadap "Piagam Perdamaian" yang baru saja digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam forum ekonomi di Davos, Swiss.

JK mengingatkan bahwa upaya perdamaian di wilayah konflik, khususnya di Timur Tengah, tidak akan berhasil jika bersifat elitis dan hanya ditentukan oleh negara-negara besar di atas meja perundingan.

Hal itu disampaikan JK kepada wartawan usai menghadiri acara Pelatihan Akustik Masjid di Paragon Community Hub, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).

Analogi "Memperbaiki Kampung"

Menurut tokoh yang berpengalaman dalam resolusi konflik Aceh dan Poso ini, perdamaian sejati harus melibatkan masyarakat lokal yang terdampak langsung, yakni warga Palestina dan Israel, bukan sekadar kesepakatan para pemimpin dunia.

JK menggunakan analogi sederhana namun menohok untuk menggambarkan situasi tersebut.

“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” ujar JK.

Ia menilai, banyak inisiatif damai internasional gagal bertahan lama (rapuh) justru karena minimnya partisipasi warga setempat. Masyarakat lokal harus diberi ruang aktif, mulai dari rekonsiliasi hingga pembangunan pascakonflik.

Peran Strategis Indonesia

Terkait gagasan Trump tersebut, JK menyarankan agar Pemerintah Indonesia mengambil peran strategis. Indonesia harus mendorong agar inisiatif perdamaian tidak berhenti di level elite politik internasional saja.

“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” tegasnya.

Sumber: inilah

Foto: Kolase Jusuf Kalla dan Donald Trump - Prabowo Subianto/Net