Soroti Komisi Reformasi Polri, Eks Anggota BIN: Para Petinggi Itu Justru Penyebab Polisi Harus Direformasi

Baca Juga

Pengamat politik sekaligus mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, mempertanyakan susunan anggota yang duduk dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Menurutnya, keberadaan para tokoh tertentu di dalam tim tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah reformasi yang ingin dicapai.

Pasalnya, komisi reformasi itu memuat setidaknya 5 dari 10 anggotanya yang pernah atau masih menjabat sebagai petinggi Polri hingga saat ini. Komposisi tersebut dinilai tidak terlepas dari rekam jejak para tokohnya.

Kelimanya adalah Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang menjabat Kapolri tahun 2016–2019, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri saat ini, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang menjadi Kapolri 2015–2016, Jenderal (Purn) Idham Azis yang memimpin Polri periode 2019–2021, serta Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri yang merupakan Wakapolri 2024–2025.

“Dari terbentuknya tim reformasi Polri aja kita sudah melihat, seharusnya mereka atau mereka pelaku yang membuat polisi akhirnya harus direformasi,” ucap Sri Radjasa dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu, 19 November 2025.

Alasan Sri Radjasa Sebut Para Petinggi Polri di Komisi Justru Penyebab Polri Harus Direformasi

Sri Radjasa dengan tegas menyatakan bahwa para mantan anggota Polri yang berada dalam tim reformasi adalah bagian dari alasan utama mengapa institusi kepolisian membutuhkan pembenahan menyeluruh.

“Harus diakui, mereka yang membuat reformasi, mereka yang membuat Satgas Merah Putih yang bisa kita analogikan seperti SAVAK, polisi rahasia,” kata Sri Radjasa.

“Itu cikal bakal akhirnya polisi harus kita reformasi, itu yang jadi tuntutan publik terhadap polisi,” imbuhnya.

Ada Petinggi Polri Sama dengan Reformasi Setengah Hati

Sri Radjasa pun melanjutkan kritiknya dengan menilai bahwa pembentukan Komisi Reformasi Polri beserta nama-nama yang ditunjuk sebagai anggotanya menjadi sorotan masyarakat luas.

“Memang dari awal kehadiran mereka sebagai tim reformasi itu sudah tanda tanya besar, bukan hanya kami tapi juga publik, ‘Kok seperti ini?’” tambahnya.

Menurutnya, keterlibatan para mantan petinggi Polri itu memberi kesan seolah reformasi Polri tidak dilakukan sepenuh hati.

“Kondisi ini jadi kayak ada reformasi setengah hati,” kata Sri Radjasa.

Klaim Intervensi Petinggi Polri Terkait Audiensi Ijazah Jokowi

Lebih jauh Sri Radjasa menjelaskan bahwa para petinggi Polri dalam komisi reformasi turut berperan dalam keputusan Jimly Asshiddiqie yang memberikan dua pilihan kepada Roy Suryo cs saat audiensi terkait ijazah Jokowi.

Mereka diminta untuk tidak berpendapat atau meninggalkan ruangan dalam forum di STIK-PTIK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 November 2025.

Audiensi tersebut menjadi sorotan publik lantaran terjadinya aksi walk out oleh Roy Suryo cs beserta sejumlah tokoh lain yang hadir dalam pertemuan itu.

“Awalnya, Refly menghendaki pertemuan itu satu-satu, dengan Pak Jimly, Pak Mahfud, dan dengan Pak Yusril. Tadinya, kita mau mengadakan pertemuan terpisah,” ujar Sri Radjasa.

Namun sebelum rencana itu terlaksana, Refly Harun menerima undangan dari Ahmad Dofiri dan menggelar pertemuan di PTIK, yang menurut Sri Radjasa tidak adil dari sisi pemilihan tempat.

“Di situ (PTIK) saya pikir juga tidak fair karena di situ kelihatan sekali ada intervensi para petinggi Polri yang ada di tim reformasi kepada Jimly untuk tidak menghadirkan Roy suryo cs dengan alasan sebagai tersangka,” tegasnya.

“Ini ada tekanan, terutama di situ ada Tito, Sigit juga ada. Jadi, semacam ada kekhawatiran,” tandasnya.[]

Sumber: independenmedia

Foto: Petingginya Jadi Anggota Komisi, Sri Radjasa Sentil Reformasi Polri Seperti Setengah Hati. (Foto: Tangkapan layar YouTube @Sekretariat Presiden - INDEPENDENMEDIA.ID)