Pilih Hadiri Forum Bloomberg daripada Sidang, Jokowi Jangan Anggap Enteng Kasus Ijazah yang Bikin Gaduh

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih hadir ke forum internasional, Bloomberg daripada sidang kasus dugaan ijazah palsu, menunjukkan prioritas yang berbeda.

"Jokowi harus diingatkan juga bahwa jangan menganggap enteng terkait kasus dugaan ijazah palsu ini. Akibat kasus ini gaduh se-Indonesia, padahal kegaduhan ini tidak perlu terjadi jika Pak Jokowi menunjukkan langsung Ijazahnya kepada publik," tutur Iwan kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, dengan Jokowi menunjukkan ijazah asli sebagai mantan pemimpin tertinggi di negeri ini merupakan hal yang wajar, apalagi publik berkomentar dan mempermasalahkan hal tersebut.

“Kasus ini, kalau kemudian tidak bisa dimenangkan oleh Jokowi (di pengadilan), akan berdampak buruk pada citra dan kredibilitasnya. Terutama akan berdampak buruk pula pada nasib politik anak-anak, cucu, dan kelompok politiknya,” tutupnya.

Diketahui, Jokowi pada Kamis (20/11/2025) sempat mengikuti jamuan makan malam Bloomberg New Economy Forum, di New Capella Hotel, Singapura bersama pendiri Bloomberg, Mike Bloomberg dan tokoh penting lainnya.

“Bapak diundang Gala Dinner oleh Bloomberg dan diberikan tempat duduk makan malam di sebelah Mike Bloomberg,” ungkap ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

Sekadar informasi, Bloomberg New Economic Forum kali ini diadakan dengan tema "Thriving in an Age of Extremes" pada Jumat (21/11). Pada forum ini pula, Jokowi akan menyampaikan materi pidatonya melalui Anggota Dewan Penasihat Bloomberg.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya di @jokowi, pidato yang akan disampaikan mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran dalam ekonomi global.

Sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, saya menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran kita dalam ekonomi global pada Jumat mendatang, kata Jokowi.

“Semoga dialog lintas-negara dan lintas-sektor di forum ini memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi,” sambungnya.

Sementara di dalam negeri, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi masih terus bergulir. Bahkan pada Senin (17/11/2025), digelar sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dihadiri oleh pemohon dari Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis. Sementara termohon disampaikan perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

Dalam konferensi tersebut, majelis KIP menemukan jawaban “tidak ada” saat menginterogasi perwakilan UGM terkait prosedur legalisasi ijazah, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat masa kuliah hingga pencalonan Jokowi. Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn juga menyoroti pemusnahan arsip pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta dan menuntut penjelasan terkait hal tersebut.

Sidang berlangsung tegang, menandai sorotan publik terhadap transparansi dokumen penting dalam pena presiden.

Sumber: inilah

Foto: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)/Net