Refly Harun Usul Solusi Komisaris BUMN: Pensiunan Profesional, Bebas Konflik Kepentingan

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan bahwa jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya tidak ditangan para pejabat, sehingga mereka merangkap jabatan.

Refly mengusulkan, supaya Komisaris BUMN alangkah baiknya diserahkan kepada para pensiunan dengan catatan professional dan berintegritas tinggi.

“Saya pernah mengusulkan ya komisaris itu diberikan saja kepada pensiunan,” aku Refly, dikutip dari youtubenya, Kamis (30/10/25).

“Tapi pensiuan yang proven terbukti bahwa dia memang bekerja secara professional dan berintegritas,” imbuhnya.

Refly sontak mencontohkan pensiunan perbankan yang kemungkinan besar bisa direkrut untuk menjadi komisaris BUMN.

“Jadi dia tau urusan. Misalnya kalau mau Bank ya sudah pensiunan perbankan dijadikan komisaris, biar tidak ada konflik of interest ya disilang banknya,” ucap Refly.

“Pensiunan Telkom misalnya, usaha yang sejenis apa. Atau tidak papa pensiunan Telkom dimasukkan komisaris, yang penting orangnya terbukti integritasnya,” tambahnya.

Refly menyebut bahwa orang – orang yang berintegritas tidak perlu dikhawatirkan lagi untuk menghandle jabatan komisaris.

“Karena kalau orang berintegritas, dia tidak akan khawatir dengan atasan dan lain sebagainya. Sepanjang itu sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik, atau kalau dalam BUMN itu Namanya Good Corporate Government ya jalan saja,” terangnya.

“Jadi (Komisaris BUMN itu) jangan diserahkan kepada orang yang sebenarnya tidak independent juga, kadang – kadang sering jadi jembatan kekuasaan, sering menjadi alat lobi dan lain sebagainya,” sambungnya.

Sebelumnya, Refly Harun mendorong Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Refly menyebut bahwa di lingkup Kemenkeu masih banyak yang merangkap jabatan di BUMN.

“Coba cek deh semua pegawai Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan. Rangkap jabatan di BUMN, satu itu tidak layak lagi, kedua itu sudah melanggar hukum, dari dulu juga melanggar hukum sesungguhnya,” ujar Refly.

Menurut penjelasan Refly, pegawai di Kemenkeu sebagai pelayanan publik sudah diikat dengan Undang – Undang Pelayanan Publik untuk tidak boleh rangkap jabatan.

Menurutnya, sebagai Langkah awal, Purbaya harus membuktikan komitmen atas pelaksanaan aturan tersebut.

“Kan banyak sekali pejabat di Kementerian Keuangan, jadi maksud saya itu dulu dia lakukan. Kalo dia lakukan secara benar, konsisten, ah itu berarti dia ada tanda – tanda,” ucap Refly.

Refly kemudian menyinggung di masa kepemimpinan Sri Mulyani di Kemenkeu saat itu yang kerap berbicara tentang good governance dan clean government. Namun kenyataannya masih banyak anak buah Sri Mulyani yang merangkap jabatan di BUMN.

“Karena itu, menurut saya coba itu cek satu – satu dan kemudian mereka tidak rangkap jabatan. Berikan jabatan – jabatan itu kepada orang yang memang jauh lebih banyak waktunya dan professional,” pungkasnya.

DPR Bongkar 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan di BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengungkap fakta mengejutkan. Ada 39 pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

Temuan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait revisi Undang – Undang BUMN di DPR, pada Rabu 24 September 2025.

Rieke menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasalnya, Sebagian BUMN itu merupakan penerima penugasan negara yang berarti memperoleh aliran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dirjen yang seharusnya mengatur kebijakan anggaran justru duduk sebagai komisaris di BUMN penerima dana APBN. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada conflict of interest?,” ujar Rieke.

Rieke kemudian mencontohkan kasus pengadaan menara BTS melalui PT Telkom. Menurutnya, tidak mungkin pejabat yang merangkap komisaris tidak mengetahui adanya masalah dalam proyek tersebut.

Karena itulah Rieke mendesak agar revisi UU BUMN tidak hanya melarang rangkap jabatan bagi Menteri dan wakil Menteri, tetapi juga menyasar pejabat eselon I hingga II di Kementerian dan Lembaga.