Sebelum Akui Menyesal Soal Tapera, Basuki Hadimuljono Sempat Dicecar DPR Gegara Masalah Subsidi Silang Perumahan

Polemik Tapera yang menuai penolakan dari karyawan swasta dan pengusaha kini mulai dibahas di DPR.

Sebelum menyampaikan rasa penyesalannya soal Tapera, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ternyata sempat dicecar oleh DPR terkait iuran yang menuai polemik tersebut.

Anggota Komisi V DPR/F-PDIP, Irene Yusiana Roba Putri awalnya meminta penjelasan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait Tapera yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan di Indonesia.

"Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia?," tanya Irene seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube MetroTV Sabtu, 8 Juni 2024.

"Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan rumah para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta," lanjutnya.

Di depan sang Menteri, Irene menilai Basuki tidak tegas dalam memberikan pernyataan tentang Tapera saat berhadapan dengan awak media.

Irene juga menyinggung soal pernyataan dari pihak Pemerintah soal subsidi silang untuk perumahan.

"Ada nggak sih Pak ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalo ditanya Tapera ini kok jawabannya tidak firm, gitu Pak Tapera ini gimana Pak, kalo pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah warisan selama ini udah punya rumah gak butuh lagi perumahan apakah masih diwajibkan," kata Irene.

"Terus kadang kala ada beberapa dari Pemerintah yang mengatakan 'ya itu (fungsi Tapera red.) kalo yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu'," ujarnya.

Dirinya lantas menilai pemberian subsidi merupakan kewajiban negara, bukan subsidi silang antar-kelompok masyarakat.

"Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi," ucapnya.

Merespons hal tersebut, Basuki lantas mengungkapkan kondisi masalah kebutuhan perumahan di Tanah Air.

Di mana terdapat backlog atau kekurangan rumah bagi kalangan pekerja.

Di tengah penjelasan oleh Basuki, Ketua Komisi V DPR Lasarus melakukan interupsi.

Lasarus meminta agar masalah Tapera dibahas secara khusus lantaran tidak hanya menuai protes dari karyawan saja melainkan juga pengusaha.

"Saya rasa soal Tapera ini sudah menjadi ramai, penjelasan Bapak pun tidak menyelesaikan persoalan sekarang," kata Lasarus.

"Kami akan agendakan khusus Pak untuk Tapera ini kita rapatkan khusus supaya nanti tuntas, karena ada keberatan dari karyawan, keberatan dari pengusaha, titik ini yang paling rumit," ucap Lasarus.

Sebelumnya, Basuki mengaku menyesal terkait program Tapera yang menuai penolakan dari masyarakat luas.

Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyetujui penundaan iuran yang telah menuai protes masyarakat tersebut.

"Menurut saya pribadi, kalo emang belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa harus kita ketahui APBN sekarang ini sudah Rp105 triliun untuk LFPP untuk subsidi bunga, dan kalo untuk Tapera ini mungkin bisa terkumpul Rp50 triliun, effort-nya dengan kemarahan ini, saya nyesal betul," tuturnya.(*)

Sumber: kilat

Foto: Kolase Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dengan anggota Komisi V DPR, Irene Yusiana dalam rapat membahas soal Tapera (Kolase tangkap layar YouTube Metro TV)