Amien Rais Setuju Pilpres Kembali ke MPR, Gerindra: Harus Tanya Masyarakat Capek Atau Happy Sama Pilpresnya?

Baca Juga

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan amendemen UUD 1945 tidak bisa sewenang-wenang begitu saja dilakukan, terlebih mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali ke MPR RI.

Habiburokhman awalnya mengatakan pembahasan mengenai amendemen masih jauh dilakukan. Pasalnya pengubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari MPR RI ke rakyat langsung bukan lah perkara yang mudah.

"Masih jauh, pembahasan masih jauh ya, karena kita nggak gampang ini kan Pemilu dari MPR ke DPR kan proses yang sangat-sangat panjang dan peristiwa yang amat sangat besar reformasi 98 apakah kita kembali lagi MPR?," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, soal mekanime pemilihan Presiden itu perlu ditanyakan kembali kepada rakyat itu sendiri.

"Kita harus perhatikan ini paling penting ya aspirasi publik pendapat masyarakat tuh seperti apa soal pemilihan umum Presiden dan Wapres ini apakah sudah capek dengan gaya Pilpres yang sangat melelahkan seperti 3 Pemilu terakhir atau memang tetap happy masyarakatnya?," ungkapnya.

Habiburokhman mengatakan sebagai politisi yang berkompetisi dalam Pemilu Presiden merasakan adanya kelelahan. Namun hal itu tak bisa dijadikan rujukan keputusan.

"Tapi kan kami nggak bisa memutus hanya berdasarkan kepentingan dan situasi kami harus melihat aspirasi publik aspirasi masyarakat seperti apa apakah nanti mereka merasa haknya diambil begitu kan kan nggak bisa juga sewenang-sewenang seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Amien Rais setuju jika MPR RI kembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke lembaganya. Asalkan, kata dia, itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Hal itu disampaikan Amien usai silaturami kebangsaan dengan pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

"Nah, jadi sekarang, kalau mau dikembalikan, dipilih MPR, mengapa tidak, ya," kata Amien.

Ia lantas menyampaikan permohonan maaf ke publik pernah melakukan amendemen ketika menjadi Ketua MPR RI mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke rakyat.

Ternyata justru yang terjadi kekinian politik uang merajalela. Sesuatu hal yang tak pernah ada dipikiran Amien hal itu akan terjadi.

"Nah, terakhir jadi begini, jadi mengapa dulu saya sebagai Ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif, sekarang saya minta maaf," tuturnya.

"Jadi dulu, itu kita mengatakan, kalau dipilih langsung one man, one vote, ya, mana mungkin, ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, ini ratusan triliun, enggak, ternyata mungkin, gitu lah, ya. Memang itu luar biasa kita ini, ya," sambungnya.

Ia mengatakan, amendemen UUD 1945 mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya boleh saja dilakukan. Tapi dengan pertimbangan yang matang.

"Yang penting orangnya akan berpikir, ya, punya apa, punya pertimbangan, ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya, ya, di Amerika Serikat itu ada namanya demokrasi jadi dollarkrasi, ya. Kalau kita itu demokrasi dari rupiah ke rupiahkrasi," pumgkasnya.

Sumber: suara

Foto: Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman. (Suara.com/Bagaskara)