Aburizal Ungkap Cara Jokowi atau Gibran Bisa Jadi Ketum Golkar, Ubah AD/ART Partai Atas Persetujuan

Baca Juga

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menanggapi isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut bakal menjadi kader hingga pimpinan tertinggi Partai Golkar.

Aburizal Bakrie yang juga pernah menjabat Ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar.

Namun, kata Aburizal, keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum karena partai berlambang beringin kuning ini memiliki AD/ART atau aturan internal partai.

"Iya, bukan ketua umum, kan ada peraturannya (jadi ketum) masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar)," kata Aburizal di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Menurut Aburizal, apabila Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, keduanya harus mengikuti prosedur kaderisasi partai.

Tetapi katanya, ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Yakni syaratnya semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan AD/ART internal.

Perubahan AD/ART, kata Aburizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia.

"Iya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa)," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengaku belum mendengar soal isu Jokowi dan Gibran akan bergabung dengan partainya.

Lodewijk menilai bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar sah-sah saja dan sesuai amanat Musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar pada 2017.

Dalam hal ini ada program panca sukses yang harus diikuti oleh para kader yang bergabung.

"Kita punya program panca sukses salah satu adalah sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kita membuat data base dengan aplikasi yang ada pada data kita untuk merekrut kader-kader baru siapapun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha bisa masuk sangat senang kita," ujarnya.

"Bayangin, kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk tentunya akan sangat membantu Partai Golkar," tambah Lodewijk.

"Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi kaderisasi keanggotaan siapapun kita, sebagai partai terbuka bisa masuk," ujarnya.

Kendati demikian, saat ditanya bila Jokowi masuk menjadi anggota Partai Golkar apakah akan mendapatkan posisi di Partai Golkar, Lodewijk mengaku belum ada pembicaraan ke arah sana.

"Belum ada pembicaraan ke sana. Kita bicara rekrutmen anggota baru itu, siapa saja kita bisa rekrut. Jadi tidak hanya presiden terus wakil presiden terpilih tetapi siapapun bisa," ujarnya.

Lodewijk juga mempertanyakan soal pihak yang melempar isu Jokowi maupun Gibran menjadi anggota Partai Golkar.

"Siapa yang melemparkan isu itu Pak Jokowi mau masuk Golkar kita juga belum tau, Pak Gibran masuk Golkar kita juga tidak tahu. Sekali lagi saya katakan siapapun dia warga negara Indonesia itu punya hak untuk direktur menjadi kader Partai Golkar," ujarnya.

Jokowi sebelumnya dikabarkan bakal bergabung dengan Partai Golkar usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak bisa menjawab banyak soal kabar tersebut.

Pria yang juga Cawapres nomor urut 2 Pilpres 2024 itu mengarahkan agar kabar itu dikonfirmasi ke pihak yang menyebarkan saja.

"Yang menjawab biar yang menyebarkan isu dong," kata dia yang masih menjabat Wali Kota Solo saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Februari lalu.

Sumber: tribunnews

Foto: Jokowi saat bertemu Aburizak Bakrie. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie ungkap cara Jokowi atau Gibran bisa jadi Ketum Golkar tanpa harus 5 tahun jadi anggota atau pengurus. Yakni ubah AD/ART partai atas persetujuan semua pengurus Golkar di seluruh provinsi/Kompas.com