Heru Budi Disebut Seharusnya Melanjutkan dan Menyempurnakan Program Kerja Anies Baswedan

Baca Juga

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seharusnya melanjutkan dan menyempurnakan program kerja Anies Baswedan.

“Apa yang belum diselesaikan Anies, harus diselesaikan, apa yang sudah bagus, dilanjutkan. Bukan ‘menghajar’, mengganti orang-orang Anies seenaknya. Ini menandakan bahwa dia tidak berjiwa besar,” kata Ujang saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 November 2022.

Ujang menilai Heru masih belum paham dengan isu dan persoalan Jakarta. Salah satu yang menjadi sorotan, yaitu soal kepemimpinan Heru yang mencopot Dirut MRT Jakarta Mohamad Aprindy yang mendadak. Ujang menduga Aprindy dicopot karena dia adalah orang Anies Baswedan.  

“Dirut MRT Jakarta, misalkan tanpa dievaluasi terlebih dahulu, tanpa dilihat kesalahannya dulu, belum lama Heru dilantik, lalu dicopot,” ujarnya.

Sebelum mengambil keputusan, sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru seharusnya melihat kondisi di lapangan, banyak berdialog dan berdiskusi, sehingga tidak menimbulkan stigma di masyarakat.

“Jadi, ke depan, mestinya Heru melihat dulu kondisi situasi birokrasi seperti apa, BUMD seperti apa, warga/masyarakat seperti apa. Menyerap aspirasi dulu, mendengarkan dulu, lalu menjelasakan persoalan-persoalan yang ada, satu-persatu,” kata dia.

Menurutnya, jika Heru mengerti dan paham soal Jakarta, maka penyelesaian yang dilakukannya menjadi solusi bukan kontroversi.

“Soal kepemimpinan, saya melihat seperti itu. Artinya, dia tidak paham persoalan-persoalan Jakarta kalau tahu persoalan Jakarta, maka penyelesaian dilakukan secara bagus, baik, secara smart, cerdas, sehingga kebijakan-kebijakan diambil adalah solusi terbaik bagi Pemprov maupun warga Jakarta bukan kontroversi yang dihasilkan,” lanjut Ujang.

Oleh karena itu, ia menilai kepemimpinan Heru Budi Hartono ugal-ugalan, tidak terkonsep, dan tidak jelas. “Birokrasi juga dirotasi. Ini menandakan bahwa kepemimpinannya ugal-ugalan, tidak terkonsep, tidak jelas. Semestinya, birokrasi, BUMD, itu kan dicek dulu, dinilai dulu, dilihat dulu, dievaluasi dulu secara menyeluruh apa kekurangannya, apa kelebihannya, untung atau rugi,” ujar Ujang.

Sumber: tempo

Foto: Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Net