Fakta Heru Budi Hartono saat Menjabat BPKAD Era Ahok, Pernah Dipanggil dan Diperiksa KPK

Jabatan Gubernur DKI Jakarta yang akan habis diemban Anies Baswedan pada tanggal 16 Oktober, didesuskan pihak Istana, sudah memiliki Penjabat (Pj) yang akan bekerja sementara hingga Pilkada 2024 digelar.

Orang yang dikabarkan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Anies sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta ialah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Jika benar adanya Jokowi akan mengumkan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, bukan suatu yang mengherankan.

Pasalnya, Heru pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur.

Dalam posisinya saat itu, ternyata ada fakta menarik yang patut diketahui publik dari sosok Heru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL, ketika menjabat Kepala BPKAD DKI Jakarta Heru pernah diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi laut Jakarta, pada 7 April 2016 silam.

Tak hanya itu, nama Heru Budi Hartono juga disebut-sebut banyak tahu terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah di Cengkareng dan Rumah Sakit Sumber Waras.

Pada jabatan yang sama, Heru pernah didemo Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) yang mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono atas dugaan keterlibatan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016 pada bulan April 2016.

Belum lagi, Heru juga pernah disebut-sebut masuk dalam Skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta.

Sumber: rmol

Foto: Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono/Net