Legislator Gerindra: Keberpihakan Negara terhadap Masyarakat Desa Baru Sebatas Retorika dan Seremoni

Baca Juga

Keberpihakan pemerintah terhadap pemerintah desa dan masyarakat desa dinilai masih sebatas retorika dan seremonial belaka. Padahal, saat ini mayoritas penduduk Indonesia justru tinggal di desa-desa.

Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, saat menghadiri forum Rapat Dengar Pendapat Wakil Rakyat dengan Kementerian Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Rabu kemarin (7/9).

"Mohon maaf dengan segala hormat, kita tidak boleh terjebak dalam konsep retorika dan seremonial saja. Katanya pembangunan harus dimulai dari desa karena sebagian besar masyarakat kita tinggal di desa. Tapi sayangnya, keberpihakan terhadap masyarakat desanya hanya seperti menggugurkan kewajiban," tutur Mulyadi, melalui keterangannya, Kamis (8/9).

Selain itu, kata salah satu anggota Banggar DPR itu, selama ini negara membebankan target muluk kepada Kementerian Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tanpa ditunjang oleh anggaran yang memadai.

"Ekspektasi terhadap Kementerian Desa tinggi, tapi dikasih kendaraan dengan cc di bawah seribu. Sementara kita berharap mereka melakukan improvisasi dengan cc kendaraan di atas tiga ribu," ungkapnya.

Bagi Mulyadi, wajar saja jika selama belasan tahun belakangan improvisasi dari Kementerian Desa belum kelihatan. Sebab, selama ini keberpihakan negara terhadap masyarakat desa baru sebatas seremonial dan retorika.

Tentu Mulyadi bukan asal cuap. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Bogor ia menemukan masih banyak desa-desa tertinggal di daerahnya.

Untuk membuktikan ucapannya, politikus Partai Gerindra itu mengundang pihak kementerian dan anggota dewan lainnya untuk datang langsung ke lokasi.

"Kan miris, radius tidak jauh dari pusat kekuasaan, Jakarta dan Istana Bogor, tapi masih banyak desa-desa tertinggal," katanya penuh sesal.

Oleh karena itu, Mulyadi pun meminta data status desa yang selama ini disampaikan oleh pemerintah untuk dikaji ulang.

"Kepada Menteri Keuangan sudah saya sampaikan, harus didefinisikan ulang apa yang dimaksud tingkat kemiskinan dan harus direview data-data yang dijadikan dasar informasi setiap keputusan dan kebijakan pusat," tegas Mulyadi.

"Di daerah saya terbukti ada masyarakat desa yang tidak bisa beli beras sampai 3 hari. Datang ke saya dengan kondisi yang memprihatinkan," imbuhnya.

Sebagai anggota dewan yang sehari-hari tampil gagah dengan setelan jas, dia jadi merasa malu saat menghadapi kenyataan seperti itu.

"Saya gagah nih, anggota DPR RI, pakai jas, disumpah jabatan untuk memperjuangkan Dapil, anggota Banggar pula yang membahas anggaran hingga tiga ribu triliun, yang saya bahas tiga ribu triliun. Tapi tiba-tiba di sms masyarakat yang meminta bantuan beras," demikian Mulyadi.

Menutup pembicaraan, ia meminta pemerintah berhenti mengumbar retorika dan fokus menyelesaikan permasalahn riil di masyarakat bawah.

"Saya meminta kepada Kepala Bapenas dan Gubernur BI supaya berhenti membicarakan di tataran atas, tapi bukti masyarakat di bawah kondisinya menyedihkan," pungkasnya. 

Sumber: rmol

Foto: Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi/Net