Ketimbang Cawapres, Pengamat Nilai Jokowi Lebih Pantas jadi Sekjen PBB

Presiden Jokowi diusulkan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Namun, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai akan lebih cocok menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB.

"Saya menawarkan kepada Bapak Presiden, dan dia punya potensi untuk itu, karena potensi Pak Jokowi itu Sekjen PBB. Itu posisi yang paling pas untuk dia daripada wakil presiden," katakanya, Rabu (21/9/2022).

Sebab kata Emrus, gaya politik Jokowi yang lebih mengedepankan dialog menjadi kunci utamanya. Ia memandang kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu menjadi contoh konkretnya.

"Bukankah dia berada di tengah konflik Ukraina-Rusia? Ke Ukraina dia pergi, ke Rusia dia ketemu presidennya," paparnya.

Emrus menyebut, posisi cawapres memang tak cocok bagi Jokowi. Ia menyebut Jokowi “turun tangga” apabila maju sebagai cawapres. Pasalnya, seakan-akan Jokowi turun level dari presiden menjadi wakil.

Emrus menilai Jokowi lebih cocok menjadi penasihat presiden di masa depan, dan bukan wapres. “Mungkinkah dia menjadi penasihat utama presiden atas pengetahuan dan pengalaman yang dia punya selama 10 tahun ini? Boleh. Sebagai penasihat kan berarti sesuatu yang lebih tinggi juga posisinya,” tuturnya.

Emrus yakin Jokowi merupakan sosok negarawan. Dalam pandangannya, sosok negarawan sejati akan patuh pada konstitusi yang membatasi jabatan presiden hanya dua periode saja.

"Dia akan menjadi guru bangsa kita. Dia akan harum namanya seperti Nelson Mandela, Bung Karno, Lech Walesa. Dia sudah level negarawan. Kalau dia maju sebagai cawapres, itu berarti dia politician, bukan negarawan," ucapnya

Sumber: poskota

Foto: Layar memperlihatkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Jokowimengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/HO - Kemenlu