Habib Umar Al Hamid: Setop, Oligarki yang Mengancam Demokrasi di Indonesia

Kegelisahan banyak kalangan soal Presidential Threshold (PT) 20 persen terus bergulir, gugatan demi gugatan terus datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan hasilnya terus gagal. Pasalnya, dengan PT 20 persen dinilai telah menghambat pencalonan para calon presiden yang mumpuni dan menjadi idola rakyat. Bahkan ada dugaan kalau MK adalah bagian dari oligarki yang ada di republik ini. Benarkah ?

Rakyat berharap partai partai politik besar untuk mempelopori terhadap kegelisahan rakyat soal PT 20 persen agar dikurangin atau bahkan di nol persenkan.

"Dalam pengamatan saya Puan Maharani bisa menjadi pelopor dalam penghapusan PT 20 persen tersebut. Karena PDI Perjuangan adalah partai yg memiliki ideologi yg jelas dan mengakar di hati rakyat." ujar Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Al Hamid kepada wartawan dikediamannya bilangan Tebet Jakarta Selatan (10/6/2022).

Menurutnya, PDI Perjuangan yang digagas berdasarkan prinsip demokrasi, sudah sepatutnya partai tersebut ada di garda terdepan dalam mengembalikan kedaulatan rakyat seutuhnya.

"Saya rasa melalui upaya hukum penghapusan ketentuan PT 20 persen yang nyata nyata sebagai alat kepentingan oligarki dalam menguasai kepentingan bangsa dan negara harus segera dihentikan dan di hancurkan," tegas Habib Umar.

Dikatakan Habib Umar, sekaranglah saatnya Puan Maharani yang juga ketua DPR RI bisa bergerak menjadi pelopor dan menjadi proklamator Kemerdekaan berdemokrasi di Indonesia.

"Kalau kakeknya Soekarno menjadi proklamator untuk kemerdekaan Indonesia, sekarang ini Puan bisa menjadi proklamator kemerdekaan berdemokrasi di Indonesia," jelasnya.

Hal ini sekaligus merupakan upaya penyelamatan MK dari aspirasi emosional rakyat. "Dikarenakan sistem yang ada sekarang ini secara terang benderang telah mengebiri aspirasi rakyat untuk menentukan pilihannya dalam memilih presiden yg memiliki kapasitas dan kapabilitas yang di dambakan oleh rakyat," katanya.