BLT Migor Dipertanyakan, Ekonom: Bagaimana dengan 115 Juta Kelas Menengah yang Potensi Miskin?
Kebijakan jaring pengaman sosial yang digelontorkan pemerintah untuk menangani kenaikan harga minyak goreng (migor), yakni bantuan langsung tunai (BLT) Migor dipertanyakan efektivitasnya.
Salah satu yang mempertanyakan ialah Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira. Sebabnya, dia melihat BLT migor tak mempengaruhi harga jual produk gorengan utamanya yang dijual pedagang kaki lima (PKL).
"Bagi pedagang kaki lima, BLT bukan lantas harga gorengan bisa diturunkan. Pedagang mengantisipasi kenaikan minyak goreng pasca lebaran, jadi harga makanan dinaikkan sulit turun, yang rugi tetap konsumen," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/4).
Di samping itu, Bhima juga melihat ketidakefektifan BLT migor sangat nampak dari penentuan kelompok sasaran penerima manfaat dari kebijakan tersebut, yaitu 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.
"Tapi bagaimana dengan kelas menengah yang tidak menerima BLT? Padahal ada 115 juta kelas menengah rentan yang bisa jatuh dibawah garis kemiskinan karena minyak goreng mahal," tandas Bhima.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Joko Widodo/Net
BLT Migor Dipertanyakan, Ekonom: Bagaimana dengan 115 Juta Kelas Menengah yang Potensi Miskin?
Reviewed by Oposisi Cerdas
on
Rating:
Reviewed by Oposisi Cerdas
on
Rating:
Celios, Bima yusditusia, bahwa BLT itu bukan untuk menurunkan atau stabilkan harga, anda ahli ekonom, bantuan itu hanya sekedar menutupi tambahan meringankan tukang gorengan untuk beli Minyak goreng yg mahal itu, Masalah minyak goreng karena di Luar negeri Minyak yg dihasilkan sawit ini harganya tinggi, Pemerintah tidak dapat menekan atau membuat aturan menghalangi jual ke luar negeri, kenapa itu yg jawab rumput yg bergoyang , jadi BLT itukan APBN, sumber dana PEN, untuk menutupi rakyat yg bodoh ini, bisnis mereka jalan terus, Pemerintah sekarang ini hanya mengandalkan Berupa bantuan sumber APBN untuk menjaga kemarahan rakyat, kalau untuk jaga agar rakyat tidak miskin itu sudah jauh karena kebodohan dan kemiskinanlah mereka bisa terperdaya dengan Berupa kartu kartu sakti yg dijanjikan waktu kampanye, kalau pintar tidak akan mau rakyat miskin dan menerima tangan di bawah, karena negara kita kaya sumber daya alam, dan SDM juga banyak sekali yg pintar. Kata kunci Jika Polri dan TNI bukan membela rakyat, negara kita mungkin akan terus terpengaruh dengan WHO masalah Virus, Cina Tiongkok dengan Ekonomi.dan pemerintah dan kita rakyat tak menyadari atau lupa bahwa Cina Tiongkok Itu pasti Komunis.Dan Paham komunis masih dilarang sesuai TAP MPR.no.25.🙏🙏
BalasHapus