Breaking News

Anthony Budiawan: Muara Masalah Harga BBM dan Bahan Pokok Naik adalah Presiden dan Menkeu


Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax per 1 April 2022 menjadi Rp 12.500 dari sebelumnya Rp 9.000 yang diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya, terus menjadi sorotan.

Bagaimana tidak, kinerja pemerintah dalam menanggulangi kenaikan harga BBM dan komoditas lainnya ini patut dipertanyakan.

Demikian disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan di kanal Youtube Ahmad Yani bertajuk "Ada Pejabat yang Bicara di Ruang Publik, Narasi dan Diksinya Kosong" pada Sabtu (16/4).

"Ini adalah politik dari APBN, bagaimana mengurangi kesulitan rakyat akibat kenaikan harga komoditas. Sebetulnya apapun harus kita lakukan," kata Anthony Budiawan.

Menurut Anthony, upaya yang harusnya dilakukan dalam hal ini oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dipertaruhkan.

Sebab, muara kebijakan yang menggunakan APBN menjadi sepenuhnya di bawah kendali Jokowi dan Sri Mulyani untuk memberikan subsidi kepada rakyat terdampak.

"Jadi kalau kita lihat Mendag Luthfi, memang dia tidak bisa barbar, dia tidak bisa memberikan subsidi kalau tidak diapprove," tuturnya.

"Sekarang kan kalau kita lihat semua ini, bermuara lagi pada Presiden dan Menkeu yang harus mengatur ini semua. Karena subsidi gak akan jalan kalau duitnya enggak ada. Kalau anggarannya enggak ada, Luthfi juga enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Inilah yang semuanya macet," imbuhnya menegaskan.

Atas dasar itu, ekonom lulusan Rotterdam ini menilai seharusnya ketika Pertamax naik, pemerintah harus sigap menggunakan jaring pengaman sosial untuk rakyat yang terdampak harus dibantu.

"Tapi bukannya BLT melalui minyak goreng. Itu dianggapnya malah sangat buruk sekali. Harga minyak naik begitu itu adalah kepentingan oligarki lalu rakyat diberikan subsidi hanya segitu saja melalui APBN, dengan menaikkan pajak juga. Bersamaan 1 April pajak sudah naik PPN," pungkasnya.

Sumber: rmol
Foto: Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan/Net
Anthony Budiawan: Muara Masalah Harga BBM dan Bahan Pokok Naik adalah Presiden dan Menkeu Anthony Budiawan: Muara Masalah Harga BBM dan Bahan Pokok Naik adalah Presiden dan Menkeu Reviewed by Oposisi Cerdas on Rating: 5

1 komentar:

  1. Negara dipimpin dan dikendalikan oleh ekonom, bagaimana jadinya, apalagi ada ekonom eks TNI, ada Ekonom eks Bank dunia, Ekonom memang dari dadarnya ekonom, Ekonom mengendalikan negara jika TNI , POLRI serta Penegak hukum lainnya bisa di kendalikan, di tengah rakyatnya miskin dan bodoh, itu sangat menjanjikan, kalau hanya 30 orang yg pintar tak akan bisa jalan untuk menghalangi jalannya bisnis mereka, terlebih dibelakang mereka ada Cina Tiongkok Komunis, Coba perhatikan beberapa hal berikut :
    Jika ada masalah besar bakal di percontohkan kepada luar negeri kita ini masih kuat masih berhasil, seperti Hutang Luar Negeri.Penangan Covid 19.
    Atau kenaikan harga Bahan bakar karena Perang Rusia, Ukraina,
    Pemerintah selalu melakukan di gaungkan dulu, jika berhasil di teruskan jika ditolak di setop.untuk sementara waktu misalnya dulu KCIC dulu kan harusnya Jepang ingin menangani Kreta Cepat, Legalitas Miras, UU Cipta Kerja, IKN, kalau setuju DPR RI pasti jalan terus, penjualan hak pengelolaan Asset seperti Kuala Namo. Jalan Tol.
    Pemerintah tidak dapat melakukan pembelaan kepada rakyat indonesia seperti peninjauan bisnis Tambang Batubara dan Nikel, di sini masih banyak keuntungan yg bisa diraih oleh pemerintah untuk negara dan rakyat, tapi jika mereka ekonom ikut pula di sektor itu tidak mungkin mereka mau melakukan itu, Jadi jelas Menurut saya, kata kunci 1.Kedekatan Pemerintah dengan Cina Tiongkok.
    2.Kekuatan LBP di pemerintah melampaui sehingga TNI dan Polri tidak berdaya untuk rakyat secara keseluruhan.3. Ibu Sri Muliani barbaran dan lupa dengan peruntukan APBN itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyelamatkan pro kontra bisnis yg berjalan.Bisnis jalan terus di puhak lain kelontorkan BLT, BLT, Bansos , Hutang Luar Negeri itu pastinya sekalipun APBN kita gelondongan pastilah Kemenkeu tau kemana Di pergunakan Hutang itu, sehingga secara ekonomi oroyek tertentu dapat di hitung Cas Flownya, kapan bisa kembalikan modalnya itu harus di uraikan Menteri Keuangan , sedangkan Neraca Keuangan Negara sudah dibuatnya apa lagi kemampuan membayar hutang.

    BalasHapus