Anggaran Pemilu Capai Rp 76,6 Triliun, Petani Kopi Protes, Jangan Pesta di Atas Derita Rakyat!

Baca Juga

KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Jumlah itu telah direvisi dari sebelumnya Rp86 triliun.

Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibanding anggaran pemilu tahun 2019 yang hanya Rp25,59 triliun.

Dengan membengkaknya anggara pemilu banyak kalangan menilai anggaran Pemilu 2024 terlampau fantastis.

Pasalnya, kondisi keuangan negara serta ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi.

Salah satu Komunitas Petani Kopi Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung memprotes keras perihal anggaran pemilu tersebut.

Mereka minta pelaksanaan pemilu tidak mengabaikan prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

“Uang sebanyak itu sebaiknya untuk bantu masyarakat. Sekarang bantuan tunai tidak dapat lagi, dan bantuan usaha (UMKM) saya dengar cuma Rp600 ribu,” kata Ketua Komunitas Petani Kopi, Ahmad Wiluyo dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Menurut Ahmad, saat ini kehidupan para petani kopi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.

Hal ini karena tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa mengurangi produksi dan meninggalkan lahan, akibat permintaan menurun.

“Dulu banyak yang terima bantuan, petani, yang punya usaha kecil-kecilan juga terima, malah yang usaha dapat di atas dua juta,” ujarnya.

“Kalau cuma untuk Pemilu kurang nampak manfaatnya. Coba dipangkas separuh, bantu rakyat satu jutaan, berapa puluh juta keluarga yang terbantu,” ungkap Ahmad.

Ahmad tak menampik bahwa pemilu merupakan hajatan penting lima tahunan di mana rakyat memilih pemimpin atau wakil-wakil mereka.

Namun, kata dia, pelaksanaan pemilu di tengah situasi pandemi dengan anggaran besar sebaiknya dihindari.

“Jangan kesannya berpesta di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.

Senada dengan Ahmad, Muslimin yang merupakan anggota komunitas petani kopi itu mengaku kaget dengan anggaran pemilu.

Ia memang tidak tahu persis apa saja proses persiapan berikut tahapan dalam Pemilu.

Namun baginya, menghabiskan anggaran Rp76,6 triliun hanya untuk memilih presiden atau wakil rakyat terasa sia-sia.

“Mahal atau murah kan hasilnya sama, tetap kita hormati, ini bukan seperti beli sayur atau ikan di pasar,” ungkap Muslimin.

Menurutnya, dalam hukum jual beli, biasanya semakin mahal suatu barang semakin baik kualitasnnya. Begitu pun sebaliknya.

Namun, hal tersebut tak berlaku dalam pemilu di mana calon yang tampil dapat dipastikan tokoh terbaik bangsa.

“Siapa pun presidennya sama saja, pasti berniat baik, dan pasti kami ikuti, buat apa mahal-mahal,” tandasnya. 

Sumber: pojoksatu

Foto: Komunitas Petani Kopi Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung meminta pelaksanaan pemilu tidak mengabaikan prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.