PPP tak Setuju Ahok jadi Kepala Otorita IKN

Baca Juga

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi turut angkat suara terkait calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Ahmad Baidowi menyatakan, pihaknya tidak setuju jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dijadikan kepala otorita IKN.

Menurut Baidowi, masih banyak figur-figur yang mempuni untuk memimpin ibu kota baru itu, selain dari Ahok.

“Tidak harus Ahok, masih banyak figur-figur lain,” kata Baidowi kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (28/1/2021).

Kendati demikian, lanjut anggota DPR RI itu, penunjukan Kepala Otorita IKN merupakan hak progratif Presiden Jokowi.

“Tapi ini hak progratif Presiden, kita serahkan semuanya kepada beliau, tidak usah ada pihak yang mendekte Presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengusulkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Presiden Joko Widodo.

Itu untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru yang baru saja disahkan.

Hal tersebut disampaikan Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/1/2021).

“Buk Mega sudah berdialog dengan Presiden Jokowi terkait nama kepala IKN. Nama Ahok jadi usulan,” kata Hasto.

Menurut Hasto, diusulkannya nama Ahok karena dinilai mempunyai kemampuan untuk memimpin IKN.

Apalagi, pria yang saat ini menjabat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu pernah menjadi wakil Gubernur dan Gubenur DKI Jakarta.

“Kami rasa itu sudah pengalaman yang baik dan menjadi pertimbangan untuk mengusulkan namanya,” ungkap Hasto.

Kendati demikian, lanjut Hasto siapa yang nanti dipilih Presiden Jokowi menjadi ketua IKN merupakan hak prerogatifnya.

“Kita hargai karena itu hak progratif seorang Presiden, tetapi menjadi calon kepala otorita IKN itu harus orang komprehensif serta memahami kultur kebudayaan dan tata kota yang baik,” pungkasnya. (pojoksatu)

Foto: Ketua DPP PPP Achmad Baidowi/Net