Para Kades Demo Karena Dana Desa Dialihkan, Legislator Gerindra Prihatin

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati, mengaku prihatin atas aksi unjukrasa para Kepala Desa dan aparat Pemerintahan Desa ke Jakarta untuk memprotes lahirnya Perpres No 104 tentang Dana Desa.

Menurutnya, protes para Kepala Desa yang menolak alokasi sebagian Dana Desa dialihkan untuk bansos dan mengatasi masalah Covid di desanya masing-masing sebenarnya tak perlu terjadi jika pemerintahan desa sudah mandiri secara perekonomian.

“Selama ini kan keuangan pemerintah desa sangat tergantung dari Dana Desa yang dipasok oleh pemerintah. Jadi, ketika ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemotongan atau pengalihan alokasi dana desa, maka para kades akan merasa terusik,” tutur Tina yang juga punya kepedulian terhadap Lansia.

Hal ini terjadi karena sebagian besar desa di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, belum mandiri secara ekonomi. Namun menurutnya, menciptakan desa mandiri bukan suatu hal yang mustahil selama mau kreatif dan bekerja keras.

Salah satu caranya menurut legislator dari Partai Gerindra ini, yaitu dengan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Bumdes ini posisinya sangat strategis untuk menciptakan pemerintahan desa yang mandiri," ujar Tina, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Apalagi, tambahnya, dari hasil kajiannya ke berbagai desa di Jawa Barat, banyak desa memiliki potensi yang cukup kaya, terutama potensi hasil alamnya yang bisa dikelola oleh Bumdes.

“Saya lihat masing-masing desa memiliki karakter dan potensinya sendiri-sendiri. Ada yang berpotensi dikembangkan sebagai desa wisata, ada juga yang kaya akan hasil kebunnya, juga hasil pertanian, peternakan, dan lainnya,” tuturnya.

Lanjut Tina, jika potensi tersebut dikembangkan dengan maksimal oleh Bumdes, maka hasilnya akan menyejahterakan seluruh masyarakat.

“Tak hanya Bumdes dan Pemerintahan Desanya yang makmur, tetapi juga para petani dan masyarakat juga ikut terdongkrak perekonomiannya,” terangnya.

Ia pun berharap, khususnya di Dapil Jabar XIII ini kedepannya Pemdesa memiliki Perdes dalam tata kelola Bumdes, sehingga pengelolaan Bumdes pun dilakukan dengan tidak asal-asalan.

"Iya kami harapkan, pengelolaan Bumdes ini memiliki visi dan misi untuk berkembang serta mensejahterakan masyarakat, jangan asal bapak senang atau apa lah," pungkasnya. (RMOL)

Foto: Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati/RMOLJabar