Menteri Bahlil Sebut Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur, Rizal Ramli: Kok Ketua BKPM Ngurusi Pemilu

Baca Juga

Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut bahwa para pelaku dunia usaha menginginkan Pemilu 2024 diundur.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BKPM saat menyampaikan tanggapan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

Survei tersebut berkaitan dengan isu masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga 2027 akibat pandemi Covid-19.

Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hal tersebut sejalan dengan diskusi yang dilakukannya dengan para pengusaha.

Pernyataan Bahlil Lahadalia itu sontak menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan, termasuk ekonom senior Rizal Ramli yang ikut membuka suara.

Rizal Ramli lalu menuliskan tanggapan melalui akun Twitternya terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Bahlil.

"Ini kok Ketua BKPM ngurusin Pemilu, kepiye toh. Tolong fokus urus investasi aja Bahlil," kicau Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com, Rabu (12/1/2022).

Warganet juga turut menuliskan komentar dalam cuitan Rizal Ramli terhadap pernyataan Kepala BKPM tersebut.

"Diundur ga masalah, tapi yang jabat sekarang tetap harus turun karena masa jabatannya sudah habis di 2024 dan penggantinya harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh parpol/titipan parpol," ujar warganet.

"Orang ruwet ya ini. Sekarang apa-apa yang memiliki jabatan di rezim ini banyak yang gatau job desk-nya apa? Suka mencampuri bagian lain," tutur warganet.

"Pak BKPM sepertinya hanya menyampaikan aspirasi dari pengusaha yang di bawah koordinasinya. Mungkin pengusaha kuatir karena di 2024 sudah banyak orang yang tidak kompeten tapi ngebet jadi presiden," tulis warganet.

"Presiden 3 periode nggak mungkin, kader penerus jeblok jadi satu-satunya cara undur pemilu supaya "program2 nyata dan tersembunyi" bisa berjalan," imbuh yang lain.

Pernyataan Bahlil Lahadalia

Bahlil telah setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana Presiden menjabat tiga periode untuk tidak didengungkan terus menerus.

Hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027 itu menarik perhatian Bahlil.

Survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Bahlil lalu menyampaikan hasil diskusinya bersama pelaku usaha yang justru berharap ada pertimbangan bahwa pemilihan presiden diundur.

"Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.

"Kenapa? Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik," lanjut Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa memundurkan maupun memajukan Pemilu bukan suatu hal yang diharamkan.

"Bahwa memajukan Pemilu atau memundurkan Pemilu sudah pernah terjadi bangsa kita dan itu bukan sesuatu yang haram. Jadi itu persoalan kebutuhan saja kok mana yang paling prioritas," ucap Bahlil.[suara]

Foto: Ekonom Rizal Ramli/Net