Premium dan Pertalite Dihapus, PKS: Jangan Latah dengan Standar Orang Lain!

Rencana pemerintah melalui PT Pertamina bakal menghapus Bakan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan pertalite terus menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto menyayangkan sikap pemerintah dan pertamina yang tidak jujur soal penghapusan tersebut dengan alasan BBM ramah lingkungan. Itu mengikuti standar EURO 4 agar bersih lingkungan.

"Jangan latah dengan standar orang lain!" tegas Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (24/12).

Menurut politikus senior PKS ini, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang masih terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Wacana tersebut bisa memberikan efek domino bagi masyarakat.

"Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Atas dasar itu, Mulyanto meminta Pemerintah untuk memikirkan solusi alternatif BBM murah bagi masyarakat apabila tetap ingin menghapus BBM jenis premium dan pertalite.

Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan hidup tercapai namun beban hidup masyarakat tidak bertambah.

Apalagi, kata dia, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 belum tentu terjadi pemulihan daya beli masyarakat tersebut.

“Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" kata Mulyanto.

“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat,” demikian Mulyanto.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, dengan dihapuskannya BBM Pertalite dan Premium, hanya akan ada bensin dengan kadar oktan (Research Octane Number/RON) di atas 91 yang dinilai lebih ramah lingkungan seperti Pertamax.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujarnya, Kamis (23/12). [rmol]

Foto: Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto/net