Royalti Batu Bara Dihapus tapi Pajak Nelayan Naik 400 Persen, Rizal Ramli: Oligarki Diuntungkan, Rakyat Diperas dan Dibikin Susah

Ekonom senior Rizal Ramli memberikan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang baru-baru ini menaikkan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 150 hingga 400 persen.

Rizal Ramli juga mengkritik pemerintah terkait penghapusan royalti batu bara yang membuat negara rugi Rp60 triliun.

"Kok tega banget ya ? Yg gede2 dapat bebas pajak (tax holiday). Royalti Batu Bara dihapus, negara rugi 60T," kata Rizal Ramli di akun Twitternya, 10 Oktober 2021.

Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut sebagai contoh penguasa mengabdi untuk oligarki. Oligarki diuntungkan, rakyat diperas dan dibikin susah.

"Eh pajak untuk nelayan naik 400%. Inilah contoh, yg kuasa mengabdi untuk oligarki ! Oligarki diuntungkan, rakyat diperas dan dibikin susah," ujarnya.

Cuitan Rizal Ramli

Sebelumnya, Pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baru terbit, PP itu mengundang protes keras para pengusaha kapal perikanan tangkap dan nelayan di Indonesia. Mereka menganggap. PP tersebut memberatkan karena kenaikan PNBP mencapai 150 persen lebih. Padahal usaha perikanan tangkap saat ini sedang lesu menyusul adaya pandemi Covid 19.

Gabungan Organisasi Nelayan Nusantara (GONN) yang terdiri dari organisasi kenelayanan di tanah air, seperti : SNT, PPNSI, HNSI, SNNU, Yamitra, dan lain-lain sepakat menolak PP 85 2021 tentang tarif baru PNPB KKP.

Dikutip dari Cirebonraya.pikiran-rakyat.com, penolakan tersebut didasari atas kondisi usaha perikanan tangkap yang sedang lesu. Sejak pandemi Covid 19, para pelaku usaha tangkap ikan dan nelayan di tanah air merasakan kondisi yang sulit.

Harga ikan turun tajam sampai 30 persen. Sementara harga perbekalan nelayan naik sampai 2 persen. Kondisi ini semestinya menjadi perhatian dan memperoleh dukungan pemerintah.Namun sebaliknya, pemerintah malah menaikkan PNBP bagi kapal perikanan tangkap.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ekonom senior Rizal Ramli/Net