Perpindahan Ibu Kota Indonesia Jadi Biang Kerok Naiknya Harga dan Pajak Tanggungan Rakyat

Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur hingga saat ini masih menjadi polemik.

Dalam pemindahan ibu kota, ada dana besar yang harus dikeluarkan pemerintah untuk merealisasikannya.

Namun, dana yang dianggarkan dari APBN hanya sekira 20 persen dari dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru secara lengkap beserta aset-asetnya.

Untuk membangunnya, pemerintah harus menjual atau menyewakan aset strategis yang ada di ibu kota lama.

Rencana tersebut menuai polemik dari segi finansial dan catatan historis.

Dari segi finansial, Indonesia tidak terlepas dari utang untuk melengkapi kekurangan dana yang ada.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube MSD, mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyebutkan jika pembangunan ibu kota baru akan membuat rakyat menanggung konsekuensi yang dibuat pemerintah.

"Rakyat selalu menyatakan: Apa urusannya dengan kami kalau ada utang, 'kan enggak berpengaruh. Enggak berpengaruhnya seperti apa? BBM dan listrik naik terus, tidak ada subsidi karena tidak ada dana untuk bayar utang. Biaya pendidikan naik, irigasi dan jalan daerah hingga nasional rusak karena tidak ada dana perbaikan," kata Said Didu.

Dikatakan oleh Said Didu, naiknya harga tersebut merupakan dampak dari utang pemerintah yang harud dilunasi.

"Jadi, saya ingin menyadarkan kepada rakyat bahwa beban yang Anda tanggung, semakin naiknya harga listirk, BBM, tidak ada subsidi pupuk, listrik, dan mahalnya pendidikan itu semua dapat dari utang yang semakin besar. Jadi jangan menyatakan Anda tidak menanggung apa-apa," ujar Said Didu.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu/Net