Dampak Proyek Kereta Cepat Pakai APBN: Subsidi Naik, Harga Tiket Mahal

Baca Juga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan membantu pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pemberian penyertaan modal negara (PMN), penjaminan proyek, hingga izin penerbitan surat utang atau obligasi bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku pimpinan konsorsium proyek.

Keputusan ini diambil kepala negara, karena selama ini proyek belum berjalan secara signifikan, sementara kebutuhan dana justru naik.

Data terakhir dari KAI per September 2021 mencatat kebutuhan dana meningkat dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau Rp114,24 triliun.

Ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, menilai pembengkakan kebutuhan dana proyek terjadi karena ada kesalahan yang fatal dari segi perencanaan hingga konstruksi di lapangan. Selain itu, juga terpengaruh oleh situasi pandemi covid-19 yang membuat pengerjaan proyek molor.

"Tentu harus ada tanggung jawab pada kesalahan fatal ini. Kalau tidak, proyek akan terus berjalan lambat, bahkan mangkrak dan sebagainya," ucap Tauhid seperti melansir cnnindonesia.com, Minggu (10/10).

Selain karena rencana dan eksekusi yang bermasalah, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai proyek ini sejatinya memang sudah tidak layak sejak awal mau digarap.

Sebab, pemerintah terlalu percaya diri menggarap proyek ini secara bisnis ke bisnis (business-to-business/B2B).

Harapannya, proyek ini tidak membuat pemerintah harus merogoh `kocek` APBN. Padahal, menurut Bhima, kalau mau dijalankan pun, proyek ini harus berskema pemerintah-swasta (government-to-business/G2B).

"Ya tidak bisa, bahkan tanpa pandemi saja, pemerintah harus terlibat dalam G2B," ujar Bhima.

Masalahnya, ketika proyek ditata kembali, lalu pemerintah mengambil `jalan keluar` dengan memberikan suntikan APBN yang terlambat, hal ini tak serta merta membuat beres. Pasalnya, ada sejumlah dampak yang akan terjadi ke depan. Berikut dampak-dampaknya:

1. APBN `Boncos`

Efek pertama tentu saja APBN akan menjadi `boncos`. Sebab, tanpa proyek ini saja, sudah banyak aliran dana negara untuk para BUMN dalam rangka menjalankan penugasan infrastruktur dari pemerintah.

Bahkan, sebagian PMN kepada perusahaan pelat merah diberikan hanya untuk menyelamatkan bisnis perusahaan. Khusus untuk KAI saja, Bhima mencatat rencana PMN sudah disiapkan sekitar Rp4,1 triliun untuk beberapa proyek, apalagi bila ditambah dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Itu baru untuk PMN, belum suntikan dana langsung ke proyeknya," ungkap Bhima.

Di sisi lain, pemerintah perlu memaksimalkan APBN untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mulai dari menggelontorkan dana untuk vaksinasi gratis kepada masyarakat, bantuan sosial (bansos), belanja pembangunan, hingga pembayaran utang dan bunga utang yang menumpuk.

Masalahnya, dengan begitu banyak pos pengeluaran, pemerintah tetap harus menjaga defisit APBN. Targetnya kembali normal ke kisaran 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.

"Dengan target defisit APBN ini, pertanyaannya, besarnya dana proyek kereta cepat mau diambul dari pos belanja yang mana? Pasti ada belanja prioritas yang akan digeser untuk proyek kereta cepat," katanya.

Lebih lanjut, dampaknya tentu akan menambah beban utang ke depan. Sebab, pelaksanaan APBN tidak cuma dari penerimaan pajak di dalam negeri, tapi juga pembiayaan utang.

2. Subsidi Naik

Selain efek jangka pendek, ada pula efek jangka menengah dari kebijakan APBN mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu anggaran subsidi naik. Menurut Bhima, kondisi ini dipastikan akan terjadi karena ketika proyek selesai, pemerintah tidak mungkin langsung mengenakan tarif tiket mahal sesuai perhitungan pengembalian investasi proyek.

Maka dari itu, akan ada anggaran subsidi transportasi untuk operasional KAI di awal penggunaan moda tersebut. Kendati belum memiliki hitung-hitungan besaran subsidi yang dibutuhkan, tapi Bhima yakin angka subsidinya akan besar karena kebutuhan dana proyek sudah bengkak sejak masa konstruksi.

"Gambarannya sederhana, biaya proyek bengkak, sementara yang pakai kereta cepat hanya kalangan menengah atas. Pertanyaannya ketika beroperasi, siapa yang akan menanggung selisih biaya tiket dengan beban operasional yang belum termasuk pengembalian utang?," tuturnya.

"Di sini lah ketika proyek dipaksakan, akhirnya jadi beban belanja. Apakah masyarakat yang bayar pajak ke pemerintah rela uangnya digunakan untuk subsidi kereta cepat?" sambungnya.

3. Tiket Mahal

Tauhid menambahkan efek jangka panjangnya adalah harga tiket mahal. Pasalnya, ketika biaya konstruksi naik, APBN menambal, dan subsidi ikut digelontorkan, hal ini tidak serta merta membuat harga tiket terjangkau.

Dengan begitu, masih ada potensi kenaikan harga tiket yang dibebankan kepada penumpang. Proyeksinya, harga tiket yang semula mungkin bisa dibanderol di kisaran Rp300 ribu bakal naik jadi Rp400 ribu, misalnya.

"Harga segini tentu tidak feasible (tidak layak), harganya terlalu mahal. Apalagi ada moda transportasi lain ke sana Bandung, seperti kereta api reguler dan jalan tol," ucap Tauhid.

Di sisi lain, Tauhid khawatir harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung yang mahal akan membuat pengelola melakukan kompensasi ke biaya tiket kereta api reguler yang saat ini sudah beroperasi. Padahal, harga tiket kereta api reguler saat ini sudah cukup rendah, yakni di kisaran Rp90 ribu sampai Rp125 ribu per penumpang dewasa.

"Bukan tidak mungkin nantinya ada kompensasi bisnis dari harga tiket kereta api reguler, sehingga harga tiketnya juga menjadi lebih mahal," imbuhnya.

Bisa Dibatalkan

Bersamaan dengan kondisi dan sejumlah dampak yang mungkin muncul ini, Bhima menyarankan agar pemerintah lebih baik membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Apalagi, ada pertimbangan besaran dana negara yang besar untuk penanganan pandemi dan pengeluaran lain yang lebih prioritas.

Toh, moda transportasi Jakarta-Bandung juga sudah tersedia saat ini. Sementara bila dipaksa pun, belum tentu proyek ini akan ramai diminati masyarakat karena lebih cenderung menyasar ke kalangan bisnis dan menengah atas saja.

"Proyek ini layak dihentikan. Bukan hanya soal krisis akibat pandemi, tapi kemampuan bayar utang pemerintah menurun. Proyek yang dibiayai melalui pinjaman sangat berisiko terhadap keberlanjutan fiskal pemerintah," jelas Bhima.

Menurut Bhima, pembatalan proyek tidak akan memberi dampak buruk pada kepercayaan investor kepada Indonesia di masa depan. Sebab, sejumlah negara juga mengkaji kembali proyek infrastrukturnya di tengah pandemi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan utang pembangunan infrastruktur mereka, misalnya Malaysia, Myanmar, dan Pakistan.

"Apakah ini akan merubah perspektif investor terhadap kepastian investasi? Saya kira tidak, investor yang berorientasi pada tingkat keuntungan juga mempertimbangkan apabila suatu project biayanya terlampau besar wajar apabila dibatalkan sebelum cost-nya membengkak lagi dan justru merugikan dalam jangka panjang," terangnya.

Di sisi lain, untuk konstruksi yang sudah terlanjur dibangun, menurutnya bisa dialihkan untuk pembangunan lain. Mekanisme ini memungkinkan selama ada penjaminan aset dalam pembangunan proyek.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: kereta cepat Jakarta-Bandung (Dok KCIC)