Awas Kepanjangan Tangan Istana! Proses Pemilu Harus Transparan

Ada peringatan soal kepanjangan tangan istana. Itu dipicu penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum alias Timsel KPU oleh Presiden Jokowi.

Proses Pemilu diminta harus transparan. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan soal ini.

Sayangnya, beberapa pihak menilai tim tersebut didominasi orang lingkar istana dan pendukung Jokowi sehingga dinilai kurang independen.

“Pastinya semua proses harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menjadi polemik di publik,” ujar Adib yang dikutip dari GenPI.co, Selasa (12/10).

Menurut Adib, seharusnya ada timbal balik ke publik. Sebab, dirinya menilai harus uji kepatutan dari publik untuk memastikan bahwa nantinya penyelengaraan pemilu ini betul-betul netral.

“Sebab dikhawatirkan ada kepanjangan tangan dari kekuasan. Hal ini penting karena kerja mereka adlaah menjaga merwah demokrasi,” katanya.

Dirinya mengkhawatirkan akan ada kepanjangan tangan kekuasan jika Timsel tersebut didominasi oleh orang-orang dekat Jokowi.

“Demokrasi akan menjadi kerdil. Jadi, harus betul-betul uji kepatutan itu harus terbuka,” tuturnya.

Menurutnya, ada hal yang bisa menampik anggapan dan dugaan adanya kepanjangan tangan kekuasaan tersebut. Salah satu caranya yakni bersikap terbuka dan trasnsparan.

“Sebaliknya, kalau tidak mnegedepankan itu semua, saya kira akan memberikan stigma bahwa orang-orang KPU sudah di-setting sejak awal. Ini yang saya kira akan mengalami kemunduran,” ujar Adib Miftahul.

Menurutnya, dampak positif akan diterima oleh tanah air juka pemilu diatur oleh orang yang benar-benar kompeten, akuntabel, dan transparan.

“Saya kira tidak akan ada penolakan dari publik dalam proses seleksinya. Karena hal ini seharusnya betul-betul diawasi publik,” katanya.

Terakhir, dirinya menegaskan bahwa kepanjangan tangan akan melemahkan demokrasi.

“Gembar-gembor untuk mebawa marwah demokrasi adil saya kira tidk akan pernah tercapai,” tandasnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul/Net