Soal Gugatan Perdata LBP, Senator Filep: Luhut Mau Kasih Kompensasi Apa ke Papua Jika Temuan Haris dan Fatia Terbukti

Baca Juga

Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida, semakin memanas. Setelah dua kali jawaban atas somasi dirasa tidak memuaskan dan Haris tidak meminta maaf, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya melaporkan Haris dan Fatia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Keduanya dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan/atau menyebarkan fitnah. Dugaan tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!" yang disiarkan kanal Youtube Haris Azhar.

Tak cukup sampai di situ, Luhut juga menggugat perdata Haris Azhar dan Fatia Maulida sebesar Rp 100 miliar. Melalui kuasa hukumnya, Luhut mengatakan bahwa jika gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan maka seluruh uang tersebut akan diberikan kepada masyarakat Papua.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma menilai, tindakan Luhut melaporkan Haris dan Fatia adalah ajang pembuktikan terkait permasalahan investasi di Papua.

"Kita selaku tim yang pernah terlibat di Pansus Papua juga menemukan persoalan investasi sebagai salah satu permasalahan kompleks di Papua," ujar Filep dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Sabtu subuh (25/9).

Jika dalam prosesnya nantti temuan Haris dan Fatia terbukti di Pengadilan, maka Filep memastikan persoalan ini akan dibahas secara khusus oleh tim DPD.

"Khususnya For Papua MPR RI.” imbuh senator Papua Barat tersebut.

Ia juga memandang pelaporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia dapat menjadi momen bagi semua pihak untuk mengetahui fakta-fakta baru, serta dapat membuka fakta yang sebenarnya ke publik.

Ia pun berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat menjunjung tinggi keadilan di tengah krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

"Yang diperlukan sekarang ialah transparansi dan akuntabilitas semua investor yang mengeruk untung di tanah Papua. Saatnya semuanya terbuka di pengadilan. Rakyat Papua menunggu pembuktian keduanya" tuturnya.

Diakhir tanggapannya, Filep juga meminta Luhut memberikan jaminan jika pada akhirnya tuduhan yang dilayangkan Haris adalah benar adanya.

"Bagaimana jika Luhut benar-benar terlibat? Kompensasi apa yang akan diberikan oleh Luhut kepada rakyat Papua?” tutup Filep mengakhiri tanggapannya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma/Repro