Demo Jadi Barang Haram! BEM SI Ancam Kepung Istana, Refly Harun: Kita Lihat, Apa Mereka Generasi TikTokan?

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) telah memberi ultimatum dan menagih janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan polemik yang terjadi di KPK.

Mereka menyurati Jokowi agar segera mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ultimatum yang diberikan pada Kamis, 23 September 2021 ini mendesak agar Jokowi menepati janji dalam memperkuat KPK, mulai dari menambah anggaran, menambah penyidik, dan memperkuat KPK dengan tegas.

Mereka pun mengancam akan turun ke jalan apabila ultimatum tersebut tidak digubris oleh Presiden Jokowi atau bahkan mengepung istana negara.

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun terkesan meragukan kegiatan unjuk rasa para mahasisa tersebut.

Ia pun mengisahkan ancaman demo pernah dilontarkan HMI. Saat hendak berdemo, sejumlah aparat keamanan menjaga markas HMI sehingga mereka terkurung di dalam.

"Sekarang ini, demo jadi barang haram," ujar Refly pada kanal YouTube, Jumat, 24 September 2021.

Ia pun menanggapi netizen yang meragukan para mahasiwa bakal berunjuk rasa karena generasi saat ini lebih suka bermain TikTok dari pada turun ke jalan demi bangsa.

"Ya kita lihat saja nanti. Kita lihat, apa mereka berani berkorban demi bangsa ini atau generasi tiktokan saja," ujarnya seraya tertawa.

Refly menyatakan, sebenarnya demonstrasi di Indonesia adalah hak konstitusional dari warga negara.

"Alangkah baiknya aparat keamanan kembali kepada perannya fungsinya untuk melindungi dan mengaypomi masyarakt bukan jadi alat kekuasaan," ujarnya.

Namun ia mengingatkan, kegiatan unjuk rasa harus berjalan dengan aman dan tertib.

"Tapi susahnya, paradigma saat ini, penegak hukum merasa menjadi anak buah presiden dan pendemo dianggap musuh presiden. Jadi tak klop di sana," katanya.

Sementara itu Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) telah memberi ultimatum dan menagih janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan polemik yang terjadi di KPK.

Mereka menyurati Jokowi agar segera mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ultimatum yang diberikan pada Kamis, 23 September 2021, ini mendesak agar Jokowi menepati janji dalam memperkuat KPK, mulai dari menambah anggaran, menambah penyidik, dan memperkuat KPK dengan tegas.

“Maka ultimatum ini sangat tepat ditujukan pada Pak Jokowi selaku Presiden dengan kewenangannya dan pernah melontarkan banyak janji dalam memperkuat KPK namun realisasinya tidak terbukti, nol,” tulis akun Instagram BEM SI, seperti dikutip pada Jumat, 24 September 2021.

Sebanyak tujuh poin diberikan BEM SI dan GASAK, salah satunya mengenai polemik KPK yang dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif sejak disahkannya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Mereka memberi waktu 3 x 24 jam kepada Presiden Jokowi sejak ultimatum itu diberikan.

“Jika bapak masih saja diam tidak bergeming. Maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk bapak realisasikan,” demikian yang tertulis dalam surat.

Baik BEM SI maupun GASAK mengharapkan agar Kepala Negara RI berpihak terhadap bangsa dan rakyat dan bukan berpihak terhadap oligarki.

“Tolong dengarkan keresahan ini! Dan bertindaklah sebagai kesatria, ingat kembali janji-janji yang pernah bapak lontarkan!” tulis ultimatum yang ditandatangani Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Nofrian Fadil Akbar.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ahli hukum tata negara Refly Harun. /Tangkapan layar YouTube./