Relawan Bulat Minta Jokowi Didorong 3 Periode, PDIP Akhirnya Umumkan Sikap

Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan dari pendukungnya untuk melanjutkan jabatan presiden di periode ketiganya.

Kader PDIP ini sendiri sejatinya akan mengakhiri masa jabatan presidennya pada 2024. Akan tetapi, relawan dari beberapa elemen mulai memunculkan wacana 3 periode.

Secara aturan negara yang tertulis dalam konstitusi dan UU, jabatan presiden dan kepala daerah dibatasi maksimal dua periode.

Jika Jokowi dipaksakan untuk 3 periode ada dua cara, pertama melawan hukum serta konstitusi, dan kedua mengamandemen UU.

Satu di antara relawan yang mengusulkan Jokowi 3 periode adalah Jokowi Mania (JoMan).

Mereka menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk Jokowi bisa melanggengkan masa jabatannya.

Lalu bagaimana sikap PDIP sebagai "pemilik" kader, apakah setuju dengan relawan untuk memajukan kembali Jokowi sebagai presiden? Berikut jawaban dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto mengatakan sejauh ini sikap partai masih berpegang teguh pada aturan UU yang berlaku.

Sekjen PDIP inipun mengulang pernyataan pribadi Jokowi yang tidak setuju jika ada penambahan jabatan.

Jelasnya, sikap Jokowi jelas memegang komitmen taat sepenuhnya pada konstitusi, dimana jabatan Presiden dua kali.

"Sikap Presiden Jokowi tegas. Berkomitmen pada konstitusi dimana jabatan Presiden dua kali. Sikap inilah yang juga dipegang oleh PDIP," kata Hasto pada Kamis, 2 September 2021.

Dia lantas mewajarkan JoMan yang ingin Jokowi melanjutkan perjuangan di periode ketiga. Kata dia, relawan melihat Jokowi berhasil dan sukses dalam memimpin bangsa ini.

Rasa cinta pada Jokowi pun disinggung Hasto sebagai alasan JoMan meminta mantan Wali Kota Solo kembali memimpin di periode ketiga.

"Mereka punya gagasan untuk perpanjangan waktu jabatan Presiden karena alasan pandemi. Mereka yang mengusulkan seperti itu karena rasa cinta terhadap Pak Jokowi dan sebagai apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintahan Pak Jokowi," jelasnya.

Akan tetapi tegas Hasto, relawan harus juga melihat aturan yang mengatur masa jabatan presiden yang sudah disepakati bersama.

"Namun mereka tidak melihat aturan main, tidak melihat konstitusi," katanya.

Secara lembaga tegas Hasto, PDIP menolak masa jabatan presiden 3 periode. Dia lantas menyinggung sumpah presiden dan wapres untuk menjalankan konstitusi.

"Sikap PDIP adalah politik harus kokoh dengan konstitusi dan undang-undang," terangnya.

"Bahkan Presiden dan Wapres telah mengambil sumpah untuk menjalankan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya," katanya lagi.

Dengan landasan tersebut PDIP mengatakan, masa jabatan 3 periode dan perpanjangan waktu adalah bertentangan dengan konstitusi.

"Sikap PDI Perjuangan sangat jelas, jabatan 3 periode dan perpanjangan waktu tidak sesuai dengan konstitusi," jelasnya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto/Net