PDIP Ancam Coret Anggaran Formula E di APBD Perubahan 2021 dan APBD Murni 2022

Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengancam akan mencoret anggaran Formula E pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dalam konferensi pers di DPRD Jakarta, Selasa, 28 September 2021.

Gembong menyebutkan, ini merupakan sinyal yang kaut disampaikan PDIP ketika pembahasan APBD-P beberapa hari ke depan anggaran Formula E akan dicoret di semua komisi.

"Itu sinyal Formula E diperintahkan coret tadi sinyalnya seperti itu," katanya.

Gembong menjelaskan, pembiayaan formula e tidak hanya di Dispora namun juga termasuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) terhadap penyelenggara, yakni Jakpro.

Tidak hanya di Dispora dan Jakpro, pihaknya juga akan menyisir SKPD lain yang terlibat dalam gelaran Formula E ini.

"Jadi tugas kita menyisir itu ke depan agar tidak dilekatkan kegiatan atau biaya penyelenggaraan formula e," ucapnya.

Senada, Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Maruara Siahaan juga mendukung terkait dengan rencana partainya untuk mencoret anggaran Formula E pada APBD murni 2022 dan APBD-P 2021.

Ancaman ini dilakukan ketika Pemprov Jakarta belum bisa menyerahkan perbaikan kajian ekonomi terhadap penyelenggaraan Formula E.

"Apabila perbaikan kajian itu belum kita terima dan verifikasi dan tidak menunjukkan kelayakam secara ekonomi dan finansial, dan kelayakan secara teknis dan lingkungan, saya mengharapkan supaya dalam rapat pembahasan APBD nanti," tuturnya.

Oleh karenanya kata Maruara, ini menjadi catatan utama pada pembahasan APBD-P 2021 yang akan datang.

"Saya mengharapkan supaya dalam rapat pembahasan APBD-P nanti, semua anggaran yang dialokasikan untuk formula e kita coret saja," ucapnya.

Diketahui, hari DPRD Jakarta menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.

Pada rapat paripurna interpelasi Formula E hari ini anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum karena tujuh fraksi menolak adanya rapat hari ini. Bahkan rapat paripurna hari ini dinilai ilegal.

Sementara itu, Prasetio Edi menjelaskan tidak kuorumnya rapat paripurna penyampaian penjelasan anggota dewan pengusul secara lisan atas hak usul interpelasi bukti ketidakberpihakan anggota DPRD DKI Jakarta kepada warga Jakarta.

Dia mengatakan, APBD sebesar Rp983,3 miliar telah digelontorkan Pemprov DKI Jakarta untuk menggelar balap Formula E.

"Pembayaran itu pun telah menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK karena maladministrasi," tuturnya.

Karena itu, Pras mempertanyakan di mana ketidakwajaran 33 orang dari dua Fraksi yang menggulirkan hak interpelasinya terkait Formula E yang rencananya akan digelar tahun 2022 ini.

"Saya bersama 32 orang pengusul hak bertanya atau interpelasi hanya berharap persoalan yang gelap dari pelaksanaan Formula E ini terang benderang," tuturnya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Formula E /Pikiran Rakyat/ Amir Faisol