Kekayaan 70,3 Persen Pejabat Melonjak di Masa Pandemi, Roy Suryo: Ramalan Meroket Itu Benar-benar Terbukti!

Pengamat Telematika Roy Suryo menyindir pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat menyatakan perekonomian Indonesia bakal meroket.

Menurutnya, pernyataan tersebut telah terbukti sekarang. Namun bukan perekonomian melainkan harta pejabat.

Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter @KRMTRoySuryo2 dikutip Galamedia, Sabtu, 11 September 2021.

"Jadi dulu ketika pernah diramalkan bahwa Indonesia akan MEROKET itu ternyata benar2 TERBUKTI sekarang," cuitnya dengan menyematkan empoticon tertawa.

"Bukan Ekonomi Makro yg dinikmati Rakyatnya, tetapi HARTA PEJABAT yg MEROKET !," ujarnya.

Roy Suryo mengungkapkan pernyataannya itu bukan kabar bohong melainkan diungkapkan lembaga antirasuah di tanah air.

"Ini Bukan HoaX, ada Laporan resmi LHKPN & sdh pula jadi statemen KPK," ungkapnya.

"Luar Biasa Pandemi .. AMBYAR," tandasnya.

Cuitan Roy Suryo tersebut pun dicuit ulang oleh pengamat ekonomi politik Muhammad Said Didu.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini pun menyoroti peningkatan harta kekayataan pejabat di masa pandemi Covid-19.

"Kekayaan sebagian besar pejabat negara dan orang kaya naik selama pandemi," ujarnya.

"Ternyata pandemi Covid-19 memberikan 'berkah' kepada sebagian besar pejabat dan orang kaya tapi memberikan bencana bagi rakyat biasa, tandasnya.

Cuitan Roy Suryo tersebut merupakan tanggapan dari pemberitaan berjudul 'KPK: 70,3 Persen Harta Pejabat Negara Naik Selama Pandemi'.

Seperti diketahui, KPK mengungkapkan sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, laporan kenaikan itu tercatat setelah pihaknya melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020.

"Kita amati juga selama pandemi, setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara 70,3 persen hartanya bertambah," kata Pahala dalam webinar LHKPN di YouTube KPK, Selasa, 7 September 2021.

Dia mengatakan, kenaikan paling banyak terlihat pada harta kekayaan pejabat di instansi kementerian dan DPR yang angkanya mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Sedangkan, di tingkat legislatif dan eksekutif daerah, penambahannya masih di bawah Rp1 miliar.

Meski sebagian besar tercatat mengalami kenaikan, KPK juga mencatat penurunan harta kekayaan pada 22,9 persen pejabat di hampir semua instansi.

Namun, penurunan paling banyak terlihat pada kekayaan pejabat legislatif daerah tingkat kabupaten kota.

"Kita pikir pertambahannya masih wajar. Tapi ada 22,9 persen yang justru menurun. Kita pikir ini yang pengusaha yang bisnisnya surut atau bagaimana," kata dia.

Pahala mengatakan bahwa kenaikan pada LHKPN bukanlah dosa, selama masih dalam statistik yang wajar. Kenaikan harta kekayaan, kata dia, tak menunjukkan seorang pejabat adalah koruptor. Sebab boleh jadi, kenaikan tersebut karena ada apresiasi nilai aset.

Selain itu, dia menerangkan, ada beberapa sebab lain harta kekayaan seorang pejabat naik. Antara lain, penambahan aset, penjualan aset, pelunasan pinjaman, hingga harta yang baru dilaporkan.

"Misalnya saya punya tanah, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik, maka di LHKPN, saya laporkan naik. Jadi, tiba-tiba LHKPN saya tahun depan naik jumlahnya," kata dia.

Meski begitu, pihaknya tetap mewaspadai kenaikan harta kekayaan karena hibah. Sebab, katanya, bila seorang pejabat secara rutin menerima hibah, maka harta kekayaannya patut dipertanyakan.

"Kalau hibah rutin dia dapat dalam posisi sebagai pejabat, kita harus pertanyakan. Ini kenapa kok banyak orang baik hati memberikan hibah, kepada yang bersangkutan," kata Pahala.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Pakar Telematika Roy Suryo. /Twitter/@KRMTRoySuryo2