Kebijakan Sri Mulyani Pro Investor dan Tajam ke Bawah, Adhie Massardi: NKRI Negara Kesatuan Republik Investor

Eks juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menilai kebijakan pemerintah di sektor keuangan hanya tajam ke bawah dan pro kelompok investor.

Bahkan NKRI mendapat penafsiran kepanjangan lain darinya, yakni Negara Kesatuan Republik Investor.

“NKRI, Negara Kesatuan Republik Investor. Investasi untuk keruk sumber daya alam dan mineral,” ujarnya pada wartawan, Selasa, 14 September 2021 malam.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengurai tiga kebijakan pemerintah yang pro investor.

Pertama, bebas royalti batu bara, bebas pajak barang mewah, dan bebas pajak kapal mewah.

Sedangkan rakyat menurutnya dikejar pajak oleh kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

“Sementara rakyat diuber pajak. Kebijakan Sri Mulyani tajam ke bawah,” tuturnya.

Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra menjelaskan, penyebab utama ketimpangan adalah kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah , dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, terlalu berpihak kepada investor, bukan kepada rakyat banyak.

“Istilah saya ini adalah kebijakan fiskal N.K.R.I atau Negara Kesatuan Republik Investor,” ucapnya.

Sebagai contoh, ada rencana pemerintah melakukan tax amnesty jilid ke-2.

Padahal dikatakannya dengan tax amnesty sekali saja sudah menunjukkan ke mana keberpihakan pemerintahan, yaitu investor dan pengusaha besar yang selama ini menggelapkan pajak dari negara.

“Ini ada rencana mau diulang kembali, sungguh tak masuk akal!” tegasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani secara resmi mengajukan kebijakan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan kepada Komisi XI DPR.

Pengajuan dilakukan dalam rapat yang digelar pada Senin, 13 September 2021.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Adhie Massardi /Twitter/@adhiemassardi