Ingatkan Aktivis dan Masyarakat, Refly Harun: Demokrasi Kita Menjadi Demokrasi Kriminal atau Jual Beli

Presidential Threshold (PT) 20 persen bisa menghambat majunya calon presiden (Capres) berkualitas atau bahkan yang diharapkan masyarakat. Pasalnya, pencalonan presiden hanya bakal ditentukan partai-partai besar saja.

Terkait hal itu, pakar hukum tata negara Refly Harun menyerukan agar para aktivis dan semua elemen masyarakat melakukan gerakan bersama-sama menolak ambang batas pencalonan presiden tersebut.

Ia menyatakan, pembatasan tersebut harus ditiadakan atau menjadi nol persen.

"Itu (presidential threshold, red) hanya menjadikan demokrasi kita menjadi demokrasi kriminal atau demokrasi jual beli," ujar Refly dalam kanal pribadinya di YouTube dikutip GALAMEDIA, Rabu, 15 September 2021.

Ia menegaskan, pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden membuat praktik demokrasi dikendalikan kekuatan finansial.

Menurutnya, penolakan atas presidential threshold merupakan upaya menyelamatkan Indonesia.

Disebutkan, maksud dari pemilihan presiden secara langsung ialah untuk memunculkan calon sebanyak-banyaknya.

Adapun setiap partai politik peserta pemilu diberikan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Oleh karena itu, Refly juga mengundang semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi di tanah air membuat video singkat berisi penolakan atas presidential threshold pada Pilpres 2024.

Praktisi hukum yang pernah mengungkap jual beli perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut sejumlah nama pegiat demokrasi penolak presidential threshold, antara lain, Rizal Ramli, Bivitri Susanti, Rocky Gerung, Haris Azhar, Hadar Gumay, dan Effendi Ghazali.

"Kita harus tolak demokrasi kriminal dan permufakatan jahat demokrasi, di mana pemilu hanya berlangsung di antara para elite-eliet atau oligarki politik yang berkuasa saja," katanya.

Sebelumnya Refly pun mengungkapkan, dengan PT 20 persen, capres 2024 bakal dikuasai oleh Partai Koalisi pendukung pemerintah. Pasalnya, partai oposisi yakni PKS dan Partai Demokrat tak bisa menggapai syarat tersebut.

Dengan kata lain, Capres mendatang tidak bakal jauh dari dari para pendukung pemerintahan saat ini.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ahli hukum tata negara Refly Harun. /Tangkapan layar YouTube./