Rumah Warga Belum Divaksin Ditempel Stiker, Gerindra: Tak Usah Pak Polisi!

Gerindra DKI Jakarta meminta polisi tidak menempelkan stiker di rumah warga yang belum divaksin COVID-19. Gerindra menilai kebijakan itu akan mencoreng citra polisi.

"Udah enggak usah deh Pak Polisi jadi kok kayak bikin citra polisi kurang elegan ya, sepertinya masih banyak yang perlu diamankan dari pada nempelin stiker ya kan. Pak Polisi kan rata-rata gagah posturnya jangan coreng citra itu di mata kami karena hal sepele," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani kepada wartawan, Selasa (17/8/2021).

Banyak cara yang lebih realistis dari pada memasang stiker, ucap Rani. Warga yang belum divaksin COVID-19 menurutnya memiliki beberapa alasan.

"Saya rasa permasalahan belum divaksin kan mungkin banyak berbagai alasan di masyarakat. Jadi rasanya masih banyak cara yang lebih realistis juga dalam perlakukan terhadap hal tersebut," kata dia.

Rani meminta agar pendekatan kepada warga agar bersedia divaksin COVID-19 dengan cara yang persuasif. Selain itu perlu dilakukan komunikasi dan ajakan yang baik.

"Jangan juga warga diperlakukan seperti pesakitan hanya perihal belum divaksin, dicoba dulu dengan tindakan-tindakan yang persuasif dan komunikatif agar terus bisa menghimbau atau membujuk warga agar mau segera melaksanakan vaksinasi," jelasnya.

"Dari pada pake stiker yang ujung-ujungnya jadi sampah dan mubazir, mari tingkatkan kordinasi dan komunikasi hingga tingkat RW/RT yang sangat dekat masyarakat untuk terus mengimbau, mengajak, mengedukasi dan mensosialisasikan kepada warga apa dan pentingnya vaksinasi," lanjutnya.

Namun demikian, Rani mengapresiasi langkah kepolisian yang menggelar vaksinasi. Dia menyebut hal itu merupakan salah satu percepatan program vaksinasi.

"Apresiasi jajaran kepolisian yang juga aktif mengelar percepatan pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Itu langkah yang tepat dan luar biasa," tutur Rani.

Ombudsman DKI Jakarta sebelumnya meminta polisi tidak memasang stiker di rumah warga yang belum disuntik vaksinasi COVID-19. Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang bila hal tersebut dilakukan.

"Ada potensi maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang karena tidak ada acuan regulasi yang memperkenankannya dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta," kata Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho dalam rilis tertulis, Selasa (17/8).

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Rani Mauliani (Dok. Istimewa/foto diberikan oleh narasumber)