YLKI Tolak Vaksinasi Berbayar: Hanya Akan Makin Membuat Masyarakat Malas

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan bahwa pemberlakuan vaksinasi berbayar yang telah disetujui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tidaklah etis dan harus ditolak.

Menurutnya, vaksin berbayar sebagai program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) tidak etis karena saat ini Indonesia tengah berada pada kondisi pandemi yang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak.

Menurutnya, dengan ditetapkannya vaksinasi berbayar bagi individu, maka akan semakin membuat masyarakat malas bahkan enggan untuk melakukan vaksinasi.

“Kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau). Apalagi vaksin berbayar,” katanya ketika dihubungi Pikiran-Rakyat.com, Senin, 12 Juli 2021.

Tulus Abadi menyebutkan bahwa vaksinasi berbayar akan membingungkan masyarakat lantaran adanya program vaksin berbayar dan tidak berbayar (gratis).

Ia menilai bahwa pemerintah memiliki komunikasi publik yang sangat jelek terkait penetapan vaksinasi berbayar ini.

Selain itu, ia menilai bahwa vaksin berbayar bisa menimbulkan distrust pada masyarakat dengan anggapan bahwa vaksin berbayar dianggap memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang vaksinasi yang gratis.

“Vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk kualitasnya,” katanya.

Dia menyebutkan bahwa banyak negara yang justru pemerintahnya memberikan hadiah kepada masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19.

“Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar,” ucapnya.

Oleh karena itu, YLKI mendesak dibatalkannya program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) berbayar terhadap kategori individu dan kembali pada kebijakan semula, yaitu yang seharusnya membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa harga vaksin dosis lengkap Sinopharm berbayar untuk individu ditetapkan pemerintah senilai Rp879.140 per orang.

"Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021," kata Siti Nadia Tarmizi yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 12 Juli 2021.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 memuat sejumlah aturan terkait penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwa harga vaksin per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910, sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Foto: dok.JPNN