Soroti Beda Pendapat 'Pembantu' Jokowi Hadapi Pandemi, Syarief Hasan: Bagaimana Masyarakat Percaya?

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi para ‘pembantunya’.

"Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi, sehingga masyarakat tetap percaya dengan segala kebijakan yang diambil pemerintah,” katanya.

Ia menilai jika perbedaan sikap yang ditampilkan para Menterinya terus dibiarkan, maka masyarakat tidak akan lagi percaya terhadap pemerintah.

“Namun, bagaimana masyarakat percaya jika muncul perbedaan pendapat antar menteri ataupun pembantu Presiden lainnya di depan publik?," kata Syarief Hasan.

Syarief Hasan menyayangkan sikap para Menteri Jokowi yang dinilai sebagai penyakit lama, buruknya pola komunikasi para Menteri pemerintahan Indonesia kambuh lagi.

Para Menteri Kabinet Indonesia Maju terkesan memiliki pandangan dan kebijakan berbeda, khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

Syarief Hasan menilai para Menteri memiliki beda pandangan dalam menyikapi rencana perpanjangan PPKM Darurat.

Seperti yang dilakukan Menko Maritim dan Investasi yang menyebutkan bahwa PPKM Darurat tidak diperpanjang lantaran menyebabkan ekonomi semakin jatuh bahkan mati dan belum diputuskan.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy telah memastikan bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Terbatas.

Oleh karena itu, Syarief Hasan menilai kesan perbedaan pandangan yang ditampilkan di hadapan publik membuat masyarakat semakin gusar.

"Masyarakat menanti-nanti kelanjutan dari kebijakan PPKM Darurat. Apakah akan dilanjutkan atau tidak. Termasuk, apa kebijakan selanjutnya apabila dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Namun, para menteri malah berbeda pandangan soal perpanjangan PPKM Darurat," kata Syarief Hasan.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari MPR RI, Senin, 19 Juli 2021, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menekankan bahwa perbedaan pandangan harusnya disampaikan dalam forum internal kabinet.

"Perbedaan pandangan memang hal yang wajar. Akan tetapi, seharusnya tidak disampaikan secara langsung ke publik sehingga masyarakat tidak percaya atas keseriusan Pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa para menteri kabinet Indonesia Maju harusnya memperkuat pembahasan internal terlebih dahulu.

Ia mengatakan bahwa perbedaan pendapat harus ditempatkan pada tempatnya. Oleh karena itu, para menteri seharusnya memiliki kesepakatan terhadap satu pandangan sebelum memunculkannya di hadapan publik.

"Berbeda pendapat harus ditempatkan pada tempatnya. Harusnya, para menteri sepakat dulu dengan satu pandangan. Baru, disampaikan ke publik yang harap-harap cemas dengan kondisi darurat Covid-19 ini semakin mencemaskan,” ucap Syarief Hasan.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. /Twitter.com/@syariefhasan