ICW Sebut Pelaku Pungli Bukan Preman Saja, Ada Pejabat Publik Jadi Beking

Praktik pungli atau pungutan liar baru-baru ini kembali menjadi sorotan usai Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri untuk memberantas para pemalak di Tanjung Priok, Jakarta.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhan mengatakan respon Presiden Jokowi untuk memberantas pungli dibutuhkan karena termasuk juga tindakan korupsi.

Namun, Kurnia Ramadhan juga mempertanyakan respon Jokowi terkait pegawai KPK yang dinonaktifkan karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Kita tidak melihat ada respon cepat dari presiden Jokowi, harusnya terkait dengan penegakan hukum dan pemberantas korupsi, negara hadir," kata Kurnia dalam acara Mata Najwa bertajuk 'Rekam Pungli, Berani?', yang diunggah di YouTube Najwa Shihab, Kamis, 17 Juni 2021.

Kurnia juga mengatakan pengawasan pungli terhadap sopir truk di Tanjung Priok tidak berjalan.

Padahal kata dia, jarak antara lokasi pungli dan Polres atau Polsek tidak jauh.

"Saya coba cari tadi berapa kilometer sebenarnya jarak dari tempat kejadian pungli dengan kantor Polres, dengan kantor Polsek," ujar Kurnia.

Menurutnya, tindakan pungli di tempat tersebut sudah ada sejak tahun 2000, artinya 21 tahun tidak bermasalah.

"Saya tidak yakin Mbak Nana, ini pelakunya hanya preman saja. Saya yakin pasti ada pejabat publik yang membekingi mereka sehingga bisa stay di sana di atas 10 tahun," kata dia.

Kurnia berharap tindakan pemberantasan pungli tidak hanya seremonial saja.

"Saya harap ini tidak sekadar gimmick saja, seremoni saja, 5 tahun lagi maka akan ada Presiden yang menelepon Kapolri kembali karena pungli terjadi lagi," kata dia.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Tim Pemburu Preman bersama anggota Unit Jatanras dan Resmob Polres Metro Jakarta Barat menangkap 22 orang tersangka preman karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) di kawasan Jakarta Barat, Jumat 11 Juni 2021. /Humas Polres Metro Jakarta Barat